Pantau - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buka suara terkait tudingan Said Didu yang menyatakan terdapat tawaran kepada PKS agar tidak mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
Juru Bicara PKS, M. Kholid mengatakan, narasi Said Didu bertujuan untuk mengganggu pembentukan koalisi yang antara pihaknya dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
"Saya kira narasi Pak Said Didu ini ingin mengganggu proses pembentukan koalisi. Saya kira itu tidak baik," ujar Kholid.
Kholid menegaskan, ini bukan pertama kali PKS menerima tawaran semacam itu. Ia mengaku, PKS telah terbiasa menerima berbagai tawaran, termasuk jatah menteri di kabinet.
"Saya kira hal biasa aja ya, tawaran-tawaran seperti itu. Dulu pas periode pertama dan awal periode kedua kami juga ditawari. Tapi kami tetap konsisten memilih di luar pemerintahan," ujarnya.
Keputusan ini menurutnya sesuai dengan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) yang menjadi keputusan tertinggi di internal PKS.
"Faktualnya kami tetap sebagai oposisi. Keputusan MMS tetap di luar pemerintahan. Ada atau pun tidak ada tawaran, keputusan MMS mengikat semua pimpinan dan anggota bahwa PKS tetap di luar pemerintahan," tegasnya.
Juru Bicara PKS, M. Kholid mengatakan, narasi Said Didu bertujuan untuk mengganggu pembentukan koalisi yang antara pihaknya dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
"Saya kira narasi Pak Said Didu ini ingin mengganggu proses pembentukan koalisi. Saya kira itu tidak baik," ujar Kholid.
Kholid menegaskan, ini bukan pertama kali PKS menerima tawaran semacam itu. Ia mengaku, PKS telah terbiasa menerima berbagai tawaran, termasuk jatah menteri di kabinet.
"Saya kira hal biasa aja ya, tawaran-tawaran seperti itu. Dulu pas periode pertama dan awal periode kedua kami juga ditawari. Tapi kami tetap konsisten memilih di luar pemerintahan," ujarnya.
Keputusan ini menurutnya sesuai dengan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) yang menjadi keputusan tertinggi di internal PKS.
"Faktualnya kami tetap sebagai oposisi. Keputusan MMS tetap di luar pemerintahan. Ada atau pun tidak ada tawaran, keputusan MMS mengikat semua pimpinan dan anggota bahwa PKS tetap di luar pemerintahan," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
