Pantau - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, perlu ada larangan Penjabat (Pj) kepala daerah ikut dalam kontestasi politik. Namun, menurutnya, belum adanya aturan terkait hal tersebut.
Mardani berpendapat, ketika Pj kepala daerah ingin melakukan politik praktis maka dapat memunculkan ketidakadilan dan tidak memiliki etika.
Ia menambahkan, Pj kepala daerah berbeda dengan partai politik yang maju dalam kontestasi politik karena tidak menjalankan roda pemerintahan.
"Kalau Plt mau maju di 2024 buat saya itu jadi catatan kita bersama," ujar Mardani.
Mardani mengungkapkan, aturan tentang penjabat kepala daerah termuat dalam Surat Edaran (SE) Mendagri. Ia mendorong agar aturan itu tertuang dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).
Salah satu aturan yang termuat dalam SE Mendagri, yakni evaluasi penjabat kepala daerah. Menurut Mardani, Komisi II DPR RI dan Mendagri memang telah menyepakati evaluasi terhadap penjabat kepala daerah setiap tahun.
"Evaluasi ini untuk melihat mana penjabat yang fokus bertemu rakyat, fokus mengawal transparansi, dan bekerja untuk rakyat," lanjut Mardani.
Di sisi lain, Mardani menilai, penjabat-penjabat kepala daerah memiliki peluang untuk melakukan pembenahan, termasuk memperbaiki kualitas good governance di daerah.
Apalagi, ia menambahkan, penjabat kepala daerah tidak perlu memikirkan siapa yang menunjuk atau mengangkat mereka.
"Mereka seharusnya lebih memikirkan amanah yang diberikan dan mampu menjadi teladan yang baik," pungkasnya.
"Sayangnya, di situ tidak dituliskan larangan Plt (pelaksana tugas) untuk maju di 2024. Mestinya jelas tertulis, kita juga bisa larangan komunal, media, dan kita lihat siapa-siapa yang mau maju," kata Mardani, Selasa (29/11/2022).
Mardani berpendapat, ketika Pj kepala daerah ingin melakukan politik praktis maka dapat memunculkan ketidakadilan dan tidak memiliki etika.
Ia menambahkan, Pj kepala daerah berbeda dengan partai politik yang maju dalam kontestasi politik karena tidak menjalankan roda pemerintahan.
"Kalau Plt mau maju di 2024 buat saya itu jadi catatan kita bersama," ujar Mardani.
Mardani mengungkapkan, aturan tentang penjabat kepala daerah termuat dalam Surat Edaran (SE) Mendagri. Ia mendorong agar aturan itu tertuang dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).
Salah satu aturan yang termuat dalam SE Mendagri, yakni evaluasi penjabat kepala daerah. Menurut Mardani, Komisi II DPR RI dan Mendagri memang telah menyepakati evaluasi terhadap penjabat kepala daerah setiap tahun.
"Evaluasi ini untuk melihat mana penjabat yang fokus bertemu rakyat, fokus mengawal transparansi, dan bekerja untuk rakyat," lanjut Mardani.
Di sisi lain, Mardani menilai, penjabat-penjabat kepala daerah memiliki peluang untuk melakukan pembenahan, termasuk memperbaiki kualitas good governance di daerah.
Apalagi, ia menambahkan, penjabat kepala daerah tidak perlu memikirkan siapa yang menunjuk atau mengangkat mereka.
"Mereka seharusnya lebih memikirkan amanah yang diberikan dan mampu menjadi teladan yang baik," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
