Pantau - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menekankan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti berkonsultasi dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri jika benar ingin melakukan reshuffle kabinet.
Pasalnya, isu reshuffle kabinet yang kian menguat berkaitan dengan kursi menteri PDIP. Said menuturkan, ada atau tidaknya perombakan kompsisi di kabinet, Jokowi mesti meminta izin Megawati.
"Termasuk jika Pak Rudy (FX Hadi Rudyatmo, red) hendak diminta oleh Pak Jokowi masuk kabinet, saya kira harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Ibu Ketua Umum, sebab Pak Rudy adalah kader PDI Perjuangan," ujar dia, Selasa (27/12/2022).
Pernyataan Said ini menanggapi kabar Ketua DPC PDIP Solo sekaligus mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang mampir ke Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Said menyebut pertemuan tersebut lebih berkaitan dengan hubungan karib antara Jokowi dan Rudy. Menurut Said, terlalu dini jika pertemuan keduanya dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet.
"Pertemuan Pak Jokowi dan Pak Rudy terlalu dini untuk ditafsirkan berkaitan dengan isu reshuffle kabinet," kata Said.
Kendati demikian, tak menutup kemungkinan bisa saja pertemuan tersebut dilakukan karena Jokowi meminta pandangan Rudy soal reshuffle kabinet. Said menyebut, hal tersebut sah-sah aja.
"Pak Jokowi dan Pak Rudy sebagai sahabat sangatlah wajar dan malah seharusnya untuk saling bertukar pikiran. Apalagi keduanya adalah tokoh tokoh politik. Dan politik adalah menyangkut kehidupan publik, terkait dengan kebijakan yang mengatur rakyat, sudah seharusnya sesama karib untuk meminta pandangan satu sama lain. Bisa jadi Pak Jokowi juga meminta pandangan ke Pak Rudy terkait dengan isu reshuffle, saya kira itu wajar," jelasnya.
Said mengatakan, Jokowi mendahulukan budaya mendengar meski kebijakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Tradisi meminta pandangan tersebut dinilainya sangat baik dalam demokrasi.
"Sekalipun reshuffle adalah kewenangan Presiden Jokowi, saya lihat gaya kepemimpinan beliau selama ini mengedepankan budaya banyak mendengar. Hal itu merupakan tradisi yang sangat baik dalam demokrasi. Namun kita harus hormati ketika keputusan sudah diambil," ujarnya.
Said meyakini langkah reshuffle Jokowi mengedepankan 'zaken kabinet', yakni mempertimbangkan jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli. Di sisi lain, Said menilai Jokowi juga akan mempertimbangkan keberimbangan politik.
Pasalnya, isu reshuffle kabinet yang kian menguat berkaitan dengan kursi menteri PDIP. Said menuturkan, ada atau tidaknya perombakan kompsisi di kabinet, Jokowi mesti meminta izin Megawati.
"Termasuk jika Pak Rudy (FX Hadi Rudyatmo, red) hendak diminta oleh Pak Jokowi masuk kabinet, saya kira harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Ibu Ketua Umum, sebab Pak Rudy adalah kader PDI Perjuangan," ujar dia, Selasa (27/12/2022).
Pernyataan Said ini menanggapi kabar Ketua DPC PDIP Solo sekaligus mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang mampir ke Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Said menyebut pertemuan tersebut lebih berkaitan dengan hubungan karib antara Jokowi dan Rudy. Menurut Said, terlalu dini jika pertemuan keduanya dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet.
"Pertemuan Pak Jokowi dan Pak Rudy terlalu dini untuk ditafsirkan berkaitan dengan isu reshuffle kabinet," kata Said.
Kendati demikian, tak menutup kemungkinan bisa saja pertemuan tersebut dilakukan karena Jokowi meminta pandangan Rudy soal reshuffle kabinet. Said menyebut, hal tersebut sah-sah aja.
"Pak Jokowi dan Pak Rudy sebagai sahabat sangatlah wajar dan malah seharusnya untuk saling bertukar pikiran. Apalagi keduanya adalah tokoh tokoh politik. Dan politik adalah menyangkut kehidupan publik, terkait dengan kebijakan yang mengatur rakyat, sudah seharusnya sesama karib untuk meminta pandangan satu sama lain. Bisa jadi Pak Jokowi juga meminta pandangan ke Pak Rudy terkait dengan isu reshuffle, saya kira itu wajar," jelasnya.
Said mengatakan, Jokowi mendahulukan budaya mendengar meski kebijakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Tradisi meminta pandangan tersebut dinilainya sangat baik dalam demokrasi.
"Sekalipun reshuffle adalah kewenangan Presiden Jokowi, saya lihat gaya kepemimpinan beliau selama ini mengedepankan budaya banyak mendengar. Hal itu merupakan tradisi yang sangat baik dalam demokrasi. Namun kita harus hormati ketika keputusan sudah diambil," ujarnya.
Said meyakini langkah reshuffle Jokowi mengedepankan 'zaken kabinet', yakni mempertimbangkan jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli. Di sisi lain, Said menilai Jokowi juga akan mempertimbangkan keberimbangan politik.
- Penulis :
- khaliedmalvino
