Pantau - Anggota Dewan Syuro PKS Tifatul Sembiring mengaku heran dengan sikap PDIP yang ngotot ingin mengembalikan sistem Pemilu proporsional tertutup.
Menurutnya, alasan PDIP yang mengaitkan pengembalian sistem Pemilu menjadi tertutup dengan situasi global tidak nyambung.
"Apa hubungannya mas, pemilu dalam negeri dengan situasi global? Proporsional terbuka itu kan, biar masyarakat tahu track record sang caleg. Apakah orang baik2, atau mantan koruptor... *EmangGlobalBantuinBikinKaos," tulis Tifatul dalam akun twitter-nya, @tifsembiring, dikutip Kamis (5/1/2023).
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan alasan pihaknya mendukung Pemilu dengan sistem proporsional tertutup.
Menurutnya, sistem tersebut tepat diterapkan dalam konteks saat ini karena Indonesia akan berhadapan dengan kondisi ketidakpastian karena efek dinamika global.
"Dengan sistem proporsional tertutup, maka bisa menghemat biaya. Selain itu, bisa juga menyederhanakan Pemilu," ungkap Hasto di Kantor DPP PDIP, Selasa (3/1/2023).
Sebagai informasi, Fraksi PDIP menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang tidak ikut menyatakan sikap untuk menolak pengembalian sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup.
Delapan fraksi lainnya, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, PKS, dan PPP mengeluarkan pernyataan sikap agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem proporsional terbuka.
Menurutnya, alasan PDIP yang mengaitkan pengembalian sistem Pemilu menjadi tertutup dengan situasi global tidak nyambung.
"Apa hubungannya mas, pemilu dalam negeri dengan situasi global? Proporsional terbuka itu kan, biar masyarakat tahu track record sang caleg. Apakah orang baik2, atau mantan koruptor... *EmangGlobalBantuinBikinKaos," tulis Tifatul dalam akun twitter-nya, @tifsembiring, dikutip Kamis (5/1/2023).
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan alasan pihaknya mendukung Pemilu dengan sistem proporsional tertutup.
Menurutnya, sistem tersebut tepat diterapkan dalam konteks saat ini karena Indonesia akan berhadapan dengan kondisi ketidakpastian karena efek dinamika global.
"Dengan sistem proporsional tertutup, maka bisa menghemat biaya. Selain itu, bisa juga menyederhanakan Pemilu," ungkap Hasto di Kantor DPP PDIP, Selasa (3/1/2023).
Sebagai informasi, Fraksi PDIP menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang tidak ikut menyatakan sikap untuk menolak pengembalian sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup.
Delapan fraksi lainnya, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, PKS, dan PPP mengeluarkan pernyataan sikap agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem proporsional terbuka.
- Penulis :
- Aditya Andreas
