Pantau - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas menolak perubahan sistem Pemilu dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup.
Juru Bicara PSI Cheryl Tanzil menilai, sistem pemilu proporsional tertutup justru akan menjauhkan rakyat dengan wakil mereka di parlemen.
"Karena rakyat hanya memilih partai dan tidak memilih calon anggota legislatif yang diinginkan," cuitnya melalui akun twitter @CherylTanzil, Jumat (6/1/2023).
Baca Juga: PSI Klaim Anak Muda Kerap Bicarakan Sistem Pemilu Tertutup
Ia berpendapat, dengan sistem Pemilu tertutup, maka partai politik (parpol) mempunyai kuasa penuh untuk memilih dan menentukan kader-kadernya yang lolos ke DPR RI dan DPRD.
"Argumentasi bahwa sistem pemilu terbuka rentan akan money politic dan oligarki, juga bukan argumentasi yang tepat. Memindahkan sistem menjadi tertutup, hanya memindahkan lokasi terjadinya money politic dan oligarki," tegasnya.
Untuk itu, Cheryl menyarankan, untuk mencegah hal tersebut adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu, bukan malah mengganti sistem pemilu.
Baca Juga: DPR Yakin MK akan Tolak Judicial Review soal Sistem Pemilu
"PSI mendukung agar Mahkamah Konstitusi bisa tegas menolak gugatan menolak gugatan uji materi atas sistem proporsional terbuka. Apalagi penetapan sistem proporsional terbuka adalah hasil judicial review pada 2009 dan telah dinyatakan sesuai dengan konstitusi," lanjutnya.
Juru Bicara PSI Cheryl Tanzil menilai, sistem pemilu proporsional tertutup justru akan menjauhkan rakyat dengan wakil mereka di parlemen.
"Karena rakyat hanya memilih partai dan tidak memilih calon anggota legislatif yang diinginkan," cuitnya melalui akun twitter @CherylTanzil, Jumat (6/1/2023).
Baca Juga: PSI Klaim Anak Muda Kerap Bicarakan Sistem Pemilu Tertutup
Ia berpendapat, dengan sistem Pemilu tertutup, maka partai politik (parpol) mempunyai kuasa penuh untuk memilih dan menentukan kader-kadernya yang lolos ke DPR RI dan DPRD.
"Argumentasi bahwa sistem pemilu terbuka rentan akan money politic dan oligarki, juga bukan argumentasi yang tepat. Memindahkan sistem menjadi tertutup, hanya memindahkan lokasi terjadinya money politic dan oligarki," tegasnya.
Untuk itu, Cheryl menyarankan, untuk mencegah hal tersebut adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu, bukan malah mengganti sistem pemilu.
Baca Juga: DPR Yakin MK akan Tolak Judicial Review soal Sistem Pemilu
"PSI mendukung agar Mahkamah Konstitusi bisa tegas menolak gugatan menolak gugatan uji materi atas sistem proporsional terbuka. Apalagi penetapan sistem proporsional terbuka adalah hasil judicial review pada 2009 dan telah dinyatakan sesuai dengan konstitusi," lanjutnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
