Pantau - Sejumlah tokoh yang sempat menjadi terpidana kasus korupsi kembali ke gelanggang politik. Yang terbaru adalah mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy.
Menanggapi hal ini, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman menilai, kembalinya para mantan narapidana kasus korupsi ke partai politik (parpol) menunjukkan rendahnya komitmen parpol terhadap gerakan antikorupsi.
Baca Juga: Permintaan PPP agar Publik Hormati Hak Politik Romahurmuziy
"Mereka yang pernah tersangkut kasus korupsi masih diberi kesempatan lagi untuk duduk di kursi penting partai seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa," ujar Zen dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/1/2023).
Selain itu, Zen mengatakan, kembalinya eks narapidana kasus korupsi dan mendapatkan jabatan strategis ini membuktikan buruknya kaderisasi dalam partai politik.
"Seperti tidak punya kader lain yang potensial saja," lanjutnya.
Baca Juga: Kala PPP Dapuk Eks Koruptor jadi Duta Antikorupsi
Zen menegaskan, hal ini juga menunjukkan tidak adanya standar etik dalam parpol. Situasi ini, lanjutnya, akan semakin menguatkan pandangan publik bahwa parpol merupakan sarang koruptor.
"Masyarakat punya andil untuk memberikan hukuman, caranya adalah dengan tidak memilih parpol yang memberi jabatan penting pada mantan koruptor," tutupnya.
Menanggapi hal ini, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman menilai, kembalinya para mantan narapidana kasus korupsi ke partai politik (parpol) menunjukkan rendahnya komitmen parpol terhadap gerakan antikorupsi.
Baca Juga: Permintaan PPP agar Publik Hormati Hak Politik Romahurmuziy
"Mereka yang pernah tersangkut kasus korupsi masih diberi kesempatan lagi untuk duduk di kursi penting partai seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa," ujar Zen dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/1/2023).
Selain itu, Zen mengatakan, kembalinya eks narapidana kasus korupsi dan mendapatkan jabatan strategis ini membuktikan buruknya kaderisasi dalam partai politik.
"Seperti tidak punya kader lain yang potensial saja," lanjutnya.
Baca Juga: Kala PPP Dapuk Eks Koruptor jadi Duta Antikorupsi
Zen menegaskan, hal ini juga menunjukkan tidak adanya standar etik dalam parpol. Situasi ini, lanjutnya, akan semakin menguatkan pandangan publik bahwa parpol merupakan sarang koruptor.
"Masyarakat punya andil untuk memberikan hukuman, caranya adalah dengan tidak memilih parpol yang memberi jabatan penting pada mantan koruptor," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
