Pantau - Jajaran DPP PKS akan bertandang ke kantor DPP Partai Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat pada Selasa (7/2/2023) petang.
Rombongan DPP PKS akan dipimpin oleh Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy didampingi oleh Bendum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Polhukam Al Muzammil Yusuf, dan Ketua Bidang Humas Ahmad Mabruri.
Juru Bicara PKS, M. Kholid mengatakan, kunjungan PKS ke DPP Partai Golkar dalam rangka memperkuat silaturahmi politik menjelang Pemilu 2024.
Baca Juga: Stabilitas Politik Jadi Pembahasan Utama Pertemuan PKS-NasDem
"Kunjungan ini adalah ikhtiar kita untuk sama-sama menjaga situasi dan kondisi politik nasional agar menjadi lebih rileks dan kondusif menjelang kontestasi pemilu 2024," ujar Kholid, Selasa (7/2/2023).
Kholid berpendapat, partai politik (parpol) memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil.
"Kita punya tugas besar untuk memastikan demokrasi berjalan di rel yang benar, demokrasi yang sehat, dengan memastikan terwujudnya pemilu yang jujur dan adil," tuturnya.
Baca Juga: Kasus Gagal Ginjal Kembali Muncul, Fraksi PKS Desak BPOM Investigasi
Menurut Kholid, PKS-Golkar juga memiliki kesamaan pandangan, yakni terkait Pemilu dengan sistem proporsional terbuka lebih cocok buat kemajuan demokrasi di Indonesia.
"Kita tidak boleh mundur ke belakang dengan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup. Apa yang sudah berjalan dengan sistem proporsional terbuka sudah tepat untuk dilanjutkan di Pemilu 2024," pungkasnya.
Rombongan DPP PKS akan dipimpin oleh Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy didampingi oleh Bendum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Polhukam Al Muzammil Yusuf, dan Ketua Bidang Humas Ahmad Mabruri.
Juru Bicara PKS, M. Kholid mengatakan, kunjungan PKS ke DPP Partai Golkar dalam rangka memperkuat silaturahmi politik menjelang Pemilu 2024.
Baca Juga: Stabilitas Politik Jadi Pembahasan Utama Pertemuan PKS-NasDem
"Kunjungan ini adalah ikhtiar kita untuk sama-sama menjaga situasi dan kondisi politik nasional agar menjadi lebih rileks dan kondusif menjelang kontestasi pemilu 2024," ujar Kholid, Selasa (7/2/2023).
Kholid berpendapat, partai politik (parpol) memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil.
"Kita punya tugas besar untuk memastikan demokrasi berjalan di rel yang benar, demokrasi yang sehat, dengan memastikan terwujudnya pemilu yang jujur dan adil," tuturnya.
Baca Juga: Kasus Gagal Ginjal Kembali Muncul, Fraksi PKS Desak BPOM Investigasi
Menurut Kholid, PKS-Golkar juga memiliki kesamaan pandangan, yakni terkait Pemilu dengan sistem proporsional terbuka lebih cocok buat kemajuan demokrasi di Indonesia.
"Kita tidak boleh mundur ke belakang dengan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup. Apa yang sudah berjalan dengan sistem proporsional terbuka sudah tepat untuk dilanjutkan di Pemilu 2024," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
