Pantau - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyangkal usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mendepak Airlangg Hartarto dari kursi Ketua Umum.
Dia menyebut isu Munaslub ini sengaja ditumpangi dari pihak yang hendak mengganggu soliditas partai berlambang pohon beringin ini.
"Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesa dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub," kata Agung dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).
Dia menuturkan Dewan Pakar tak pernah membuat rekomendasi penyelenggaraan Munaslub. Agung Laksono pun mendesak isu liar Munaslub Golkar agar segera dihentikan.
"Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar," ujar Agung.
"Padahal Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam membeberkan peluang pergantian Ketua Umum Airlangga Hartarto jika sudah ada kesepatakan evaluasi dan mengubah hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Ridwan menuturkan, tentu mengubah keputusan Munas 2019 perlu melalui proses Musyawarah Nasioanl Luar Biasa (Munaslub). Ridwan menyebut di sini posisi Airlangga berpotensi ditentukan ulang.
“Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya,” kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menegaskan Munaslub ini memprioritaskan pengubahan hasil Munas 2019 berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pakar. Namun di luar itu, kata Ridwan, tentu ada opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.
“Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan.
“Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya.
Ridwan Hisjam menyebut evaluasi keputusan Munas tersebut merupakan salah satu agenda rapat internal Dewan Pakar. Rapat ini digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar partai Golkar Agung Laksono di Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menuturkan sejak Airlangga dicapreskan berdasarkan hasil Munas 2019, hingga kini keputusan tersebut belum menunjukkan sinyal arah Partai Golkar di Pilpres 2024.
“Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan,” kata Ridwan, kemarin.
Dia memang tak menampik jika partainya sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. Namun Ridwan menuturkan, KIB masih belum jelas arahnya ke mana.
“Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah,” ujarnya.
Sejauh ini, PPP sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Sementara PAN dan Golkar masih belum menentukan arah dukungan bacapres maupun bacawapres.
Dia menyebut isu Munaslub ini sengaja ditumpangi dari pihak yang hendak mengganggu soliditas partai berlambang pohon beringin ini.
"Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesa dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub," kata Agung dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).
Dia menuturkan Dewan Pakar tak pernah membuat rekomendasi penyelenggaraan Munaslub. Agung Laksono pun mendesak isu liar Munaslub Golkar agar segera dihentikan.
"Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar," ujar Agung.
"Padahal Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam membeberkan peluang pergantian Ketua Umum Airlangga Hartarto jika sudah ada kesepatakan evaluasi dan mengubah hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Ridwan menuturkan, tentu mengubah keputusan Munas 2019 perlu melalui proses Musyawarah Nasioanl Luar Biasa (Munaslub). Ridwan menyebut di sini posisi Airlangga berpotensi ditentukan ulang.
“Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya,” kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menegaskan Munaslub ini memprioritaskan pengubahan hasil Munas 2019 berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pakar. Namun di luar itu, kata Ridwan, tentu ada opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.
“Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan.
“Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya.
Ridwan Hisjam menyebut evaluasi keputusan Munas tersebut merupakan salah satu agenda rapat internal Dewan Pakar. Rapat ini digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar partai Golkar Agung Laksono di Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menuturkan sejak Airlangga dicapreskan berdasarkan hasil Munas 2019, hingga kini keputusan tersebut belum menunjukkan sinyal arah Partai Golkar di Pilpres 2024.
“Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan,” kata Ridwan, kemarin.
Dia memang tak menampik jika partainya sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. Namun Ridwan menuturkan, KIB masih belum jelas arahnya ke mana.
“Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah,” ujarnya.
Sejauh ini, PPP sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Sementara PAN dan Golkar masih belum menentukan arah dukungan bacapres maupun bacawapres.
- Penulis :
- khaliedmalvino
