Pantau - Anggota DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron meminta pemerintah untuk menertibkan buzzer. Menurutnya, kehadiran buzzer saat ini sudah memiliki dampak yang cukup merusak terhadap demokrasi di Indonesia.
"Kalau dulu mungkin buzzer masih individualistik, kalau sekarang sudah menjadi PT, daya rusaknya jauh lebih besar dibandingkan secara invividu," ucap Kang Hero, sapaan akrabnya, Kamis (27/7/2023).
Selain itu, ia menilai, informasi hoaks yang kerap muncul menjelang Pemilu 2024 karena adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum.
Ia mengatakan, aparat penegak hukum dianggap kerap mengabaikan beberapa kasus karena kepentingan tertentu dan terkesan tebang pilih dalam melakukan penindakan.
"Hoaks itu muncul akibat ketidakadilan penegakan hukum, akibatnya memunculkan niat lagi untuk membalas dengan berita-berita yang tentu sebanding dengan apa yang dilakukan," lanjutnya.
Hero mencontohkan, pada polarisasi pada Pemilu 2019 yang melahirkan istilah ‘cebong-kampret’. Padahal, tak ada esensi yang bisa ditangkap dari peristiwa pesta demokrasi 2019 tersebut.
Untuk itu, ia meminta agar penegakan hukum terhadap para pelaku hoaks dimaksimalkan demi membuat efek jera.
"Karena pada setiap kali ada persoalan, kemudian memunculkan ini adalah hoaks. Setiap ada informasi yang tidak benar kemudian diseleksi, kalau hoaks langsung diterbitkan," kata dia.
Hero menambahkan, penyebaran berita hoaks termasuk dalam kategori fitnah sangat membahayakan bagi persatuan bangsa Indonesia.
"Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, yaitu memecah belah kerukunan, memecah belah persatuan, ini yang sesungguhnya menurut saya harus mendapatkan tindakan yang tegas," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
