Pantau - Manuver Sandiaga Uno yang meminta PPP mengevaluasi dukungan, apabila tak dipinang menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo dinilai melawan fatsun politik di tubuh PDIP.
Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Sandiaga seharusnya sejak awal memahami bahwa mekanisme koalisi bersama PDIP menghendaki agar tidak ada intervensi dalam pengambilan keputusan terkait sosok bakal cawapres.
Sebaliknya, ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ditekan mengenai sosok bacawapres, justru akan semakin resisten untuk menerima aspirasi politik yang disampaikan.
"Sebab, dalam tradisi politik di PDIP, cara-cara semacam itu dianggap tidak sopan dan melawan fatsun politik internal partai," kata Umam ketika dihubungi, Senin (21/8/2023).
Dalam budaya politik PDIP, Umam menuturkan, PDIP cenderung menghargai nilai-nilai loyalitas, pengabdian dan komitmen pada ideologi.
PDIP juga cenderung resisten pada politisi yang dinilai lebih pragmatis. Dalam konteks ini, PDIP dianggap berpeluang melihat Sandiaga dengan kacamata demikian.
Meskipun diusulkan PPP, Umam menyebut PDIP cenderung melihat Sandiaga tidak memiliki akar di PPP dan komunitas Nahdlatul Ulama.
PDIP juga dinilai khawatir ketika Sandiaga tidak mampu merealisasikan dukungan dari basis santri Nahdliyin lewat mesin politik PPP.
"Itulah, belakangan di internal PDIP mulai membuka peluang rekalkulasi koalisi dengan mengambil tokoh Nahdliyin yang lebih mengakar, misalnya dengan memanfaatkan ketidakpastian nasib Cak Imin dan PKB di KKIR," kata Umam.
- Penulis :
- Aditya Andreas
