Pantau - Pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara terbuka melontarkan kalau presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilu 2024.
Ia berpendapat, pernyataan itu membuat Pilpres 2024 tak lagi imbang. Padahal, Jokowi sebelumnya sempat mengatakan akan bersikap netral.
"Pemilu saat ini tidak seimbang karena salah satu paslon menggunakan kekuasaan dan dua paslon lainnya tidak,” kata Ikrar kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).
Ikrar menilai, pernyataan Presiden Jokowi secara terbuka ini menunjukkan dirinya sudah tidak malu lagi mengakui sedang membangun dinasti politik.
“Gibran cawapres dan anda juga bisa lihat anak bungsu ambil alih PSI dalam waktu singkat,” ujarnya.
Ikrar menilai, kondisi politik saat ini seakan menandakan pertarungan antara elite politik Koalisi Indonesia Maju dengan masyarakat sipil.
“Karena sekali bangunan dinasti ini tercipta, konsekuensi politik demokrasinya berat banget,” tegasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyebut presiden maupun pejabat politik termasuk pejabat publik boleh memihak bahkan berkampanye. Namun dengan syarat, tak ada fasilitas negara yang digunakan.
"Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri, sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, presiden tuh boleh lho memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
- Penulis :
- Aditya Andreas
