Pantau - Anggota Fraksi Gerindra, Kamrussamad, menyoroti aspirasi masyarakat di lapangan terkait masalah pengangguran dan penciptaan lapangan kerja.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan solusi terhadap masalah pengangguran, bukan sekadar hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Ironisnya, hak angket bukanlah yang mereka butuhkan. Mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, bahkan jika sakit hari ini, mereka harus berhutang di warung untuk hari esok," ungkap Kamrussamad dalam forum rapat paripurna DPR RI, Selasa (5/3/2024).
Kamrussamad menegaskan, pentingnya menanggapi aspirasi masyarakat dengan bijak, tanpa menyalahgunakan instrumen hukum yang tersedia.
"Menuduh pemilu curang tanpa menggunakan instrumen hukum yang telah disediakan adalah langkah yang berbahaya bagi demokrasi kita dan masa depan bangsa. Sejarah telah menunjukkan bahwa respon semacam itu merupakan yang terburuk sepanjang masa pemilu reformasi," tegasnya.
Selain itu, Kamrussamad menekankan perlunya pemahaman tentang tata kelola pembahasan APBN. Hal ini terkait adanya sorotan tentang program makan siang gratis.
Ia menjelaskan, program makan siang gratis, yang ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat Indonesia, harus melalui tahapan proses yang jelas.
"Kita tidak boleh terpengaruh oleh desakan untuk mengalokasikan ulang dana BOS atau dana lainnya tanpa mempertimbangkan proses dan tahapan yang sesuai dalam pembahasan APBN. Hal ini bisa menyebabkan distorsi informasi di tengah-tengah masyarakat," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
