Pantau - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan tanggapannya mengenai usulan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
Usulan tentang hak angket ini diajukan oleh Fraksi PDIP, PKS, dan PKB dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang IV tahun sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024).
Dasco menjelaskan, rapat paripurna DPR adalah forum untuk menampung aspirasi dan interupsi dari para anggota DPR.
Ia juga menjelaskan alasan mengapa usulan hak angket tidak dibahas dalam rapat paripurna tersebut.
“Dalam rapat paripurna, kita memberikan ruang bagi anggota DPR untuk menyampaikan aspirasinya, seperti yang telah terjadi dalam interupsi mengenai usulan hak angket,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/3/2024).
"Namun, kita harus memahami bahwa hak angket memiliki mekanisme tersendiri dalam DPR," lanjutnya.
Dasco menegaskan, fokus rapat paripurna tersebut adalah mencari solusi terhadap permasalahan bahan pokok.
"Saya lebih memfokuskan tanggapan terhadap permasalahan seperti kekurangan pasokan beras. Kami langsung mencari solusi atas masalah tersebut, yang nantinya akan dibicarakan dengan pihak pemerintah," jelasnya.
Dasco mengungkapkan, untuk mengajukan hak angket diperlukan mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum diajukan kepada pimpinan DPR.
"Proses rapat hari ini baru dimulai, dan usulan terkait hak angket tidak dijadwalkan dalam rapat tersebut. Oleh karena itu, kita harus mematuhi mekanisme yang berlaku dalam proses tersebut," bebernya.
Dasco menegaskan, pada saat rapat tersebut, tidak ada usulan konkret yang diajukan untuk dibahas.
"Kita harus fokus pada agenda yang telah ditetapkan, dan saat ini tidak ada usulan konkret yang diajukan untuk dibahas dalam rapat tersebut," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
