Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi, mendesak PT Pertamina (Persero) agar segera memperbaiki sistem subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 3 kilogram demi mendukung target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Mulyadi, perbaikan ini perlu segera dilaksanakan menyusul arahan Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya di Sidang Paripurna MPR pada 20 Oktober lalu.
"Merespons arahan presiden, saya meminta Pertamina untuk segera membenahi persoalan subsidi ini, baik dari sisi konsep maupun pelaksanaannya di lapangan," kata Mulyadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Mulyadi menyoroti bahwa anggaran subsidi yang bernilai ratusan triliun rupiah setiap tahun sebagian besar tidak tepat sasaran, karena masih banyak orang mampu yang menikmati subsidi tersebut.“Subsidi ini seharusnya dinikmati mereka yang benar-benar membutuhkan, namun sayangnya banyak pihak yang tidak berhak turut menikmati,” ujar Mulyadi, yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat.
Baca Juga:
Pertamina Siapkan 4 Teknologi Rendah Karbon Dukung Swasembada Energi
Ia menilai kegagalan tersebut disebabkan oleh sistem yang kurang tepat. Mulyadi menduga bahwa pihak yang merancang kebijakan tidak cukup memahami atau peduli pada kondisi lapangan, sehingga fokusnya masih terlalu banyak pada aspek normatif administratif, bukan pada substansi permasalahan.
"Oleh sebab itu, sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus berani mengevaluasi pelaksanaan subsidi ini dan tidak alergi untuk membongkar penyimpangan yang terjadi selama ini. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem agar kerugian negara tidak terus berulang dari tahun ke tahun,” lanjut Mulyadi.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan lembaganya meliputi bidang energi, sumber daya mineral, serta lingkungan hidup. Mereka bekerja sama dengan beberapa kementerian dan badan terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Dewan Energi Nasional (DEN).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia perlu mencapai swasembada energi sebagai bagian dari langkah antisipasi menghadapi kondisi ketegangan global yang mungkin memengaruhi akses terhadap pasokan energi. "Kita harus mandiri dalam hal energi. Dalam situasi yang tidak menentu, negara-negara lain tentunya akan memprioritaskan kepentingan mereka sendiri. Jika terjadi krisis, sulit bagi kita untuk mengandalkan pasokan energi dari negara lain," tegas Prabowo.
DPR berharap agar Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk membenahi sistem subsidi, guna memastikan swasembada energi Indonesia tercapai dan dapat mendukung kestabilan ekonomi nasional di tengah potensi ketidakpastian global.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
- Editor :
- Ahmad Ryansyah
