Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Politik

Junta Myanmar Mulai Gelar Tahap Kedua Pemilu di Tengah Krisis Politik dan Pemerintahan Darurat

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Junta Myanmar Mulai Gelar Tahap Kedua Pemilu di Tengah Krisis Politik dan Pemerintahan Darurat
Foto: (Sumber: Arsip foto - Tentara Myanmar mengamankan aksi unjuk rasa di Yangon. ANTARA/Anadolu/as/pri.)

Pantau - Junta militer Myanmar memulai tahap kedua pemilihan umum multipartai pada Minggu (11/1), di tengah krisis politik yang telah berlangsung lebih dari empat tahun sejak kudeta militer pada 2021.

Menurut laporan surat kabar The Irrawaddy, tempat pemungutan suara dibuka di 100 kotapraja yang tersebar di 12 dari 14 wilayah dan negara bagian Myanmar.

Pemimpin junta, Min Aung Hlaing, secara langsung meninjau pelaksanaan pemungutan suara di TPS Kotapraja Hlaing dan Insein, Yangon.

Pemilu Tiga Tahap di Bawah Bayang-Bayang Kudeta

Pemilu Myanmar tahun ini digelar dalam tiga tahap:

Tahap pertama pada 28 Desember 2025 di 102 kotapraja.

Tahap kedua pada 11 Januari 2026 di 100 kotapraja.

Tahap terakhir dijadwalkan berlangsung pada 25 Januari 2026 di 63 kotapraja lainnya.

Tujuan pemilu ini adalah untuk memilih anggota Parlemen Persatuan, yang terdiri dari Pyithu Hluttaw (Majelis Rendah) dan Amyotha Hluttaw (Majelis Tinggi), serta parlemen negara bagian dan wilayah.

Komisi Pemilihan Umum Persatuan (UEC) menyatakan bahwa hasil sementara dari tahap pertama menunjukkan:

Lebih dari 100 wakil terpilih untuk Pyithu Hluttaw.

Lebih dari 30 wakil untuk Amyotha Hluttaw.

Lebih dari 100 anggota untuk parlemen di tingkat wilayah dan negara bagian.

Setelah seluruh tahapan selesai dan Parlemen Persatuan terbentuk, parlemen akan memilih presiden, yang selanjutnya akan membentuk pemerintahan Persatuan Myanmar yang baru.

Parlemen Myanmar dan Dominasi Militer

Sistem parlemen Myanmar bersifat bikameral dengan total 664 kursi, terdiri dari 440 kursi di Majelis Rendah dan 224 kursi di Majelis Tinggi.

Namun, seperempat dari total kursi tersebut secara konstitusional dialokasikan untuk militer, memberi pengaruh besar kepada junta dalam proses legislasi.

Myanmar masih berada di bawah pemerintahan darurat setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil yang terpilih pada 2020 dan dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.

Militer membatalkan hasil pemilu 2020 dengan dalih terjadi kecurangan, meskipun klaim tersebut telah dibantah oleh pengamat independen internasional.

Penulis :
Gerry Eka