Pantau - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengelola ruang digital yang terus berkembang pesat.
Menurut Meutya, pengelolaan ruang digital bukan hanya tanggung jawab satu institusi, tetapi membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.
"Dunia digital bukan ruang yang bisa dijaga oleh satu pihak. Regulasi tidak akan bermakna tanpa kepatuhan, dan kebijakan tidak akan berdampak tanpa keterlibatan semua pihak. Sinergi menjadi kunci, terutama di sektor yang bergerak secepat ranah digital," ungkapnya dalam acara Digi Wave 2025 di Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan bahwa Digi Wave bukan sekadar forum pemaparan capaian, tetapi menjadi ruang temu antara arah kebijakan dan realitas lapangan.
Salah satu tantangan nyata yang diangkat adalah penanganan gangguan telekomunikasi saat banjir di Sumatera.
Dalam forum tersebut, Meutya mengapresiasi Telkomsel, Indosat, dan XL Smart atas respons cepat mereka sejak hari pertama bencana dan komunikasi rutin selama proses pemulihan.
"Yang kami lihat bukan laporan di atas kertas. Tim turun ke lapangan dan bergerak cepat. Ini contoh kolaborasi yang bekerja," ia mengungkapkan.
Hasil kolaborasi itu terlihat dari tingkat pemulihan layanan jaringan yang tinggi, yaitu 99 persen di Sumatera Barat, hampir 98 persen di Sumatera Utara, dan mendekati 90 persen di Aceh.
Meutya menegaskan bahwa setiap persentase pemulihan tersebut merepresentasikan individu yang sangat membutuhkan koneksi untuk bertahan hidup.
"Angka ini menjadi pengingat bahwa tugas belum selesai. Di balik setiap persentase, ada warga yang menunggu sinyal untuk berkomunikasi dengan keluarga, mengakses informasi, bahkan menyelamatkan diri," ujar Meutya.
Koordinasi Harian dan Arah Indonesia Digital 2045
Meutya menambahkan bahwa pengalaman di lapangan harus dijadikan cermin dalam perumusan kebijakan digital nasional.
Ia menyebut koordinasi daring harian antara pemerintah dan operator tidak hanya soal laporan teknis, melainkan juga memastikan layanan cepat pulih di wilayah terdampak.
Menkomdigi menilai bahwa pertumbuhan industri digital yang semakin kompleks membutuhkan ekosistem yang terbuka dan inklusif sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tantangan masa depan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya mengandalkan indikator teknis.
Ditjen Infrastruktur Digital memiliki peran strategis untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital, memperkuat sinyal, mengurangi blank spot, dan memperluas jangkauan ke wilayah sulit terhubung.
Menurut Wayan, konektivitas menjadi penentu bagi masyarakat untuk bisa belajar, bekerja, dan berusaha.
Ia menyatakan bahwa tanpa fondasi digital yang kuat, transformasi digital tidak akan berjalan.
Lebih lanjut, Wayan menjelaskan tiga pilar dari arah besar Indonesia Digital, yakni terhubung (akses merata dan terjangkau), tumbuh (manfaat nyata bagi UMKM, talenta, dan layanan publik), dan terjaga (ruang digital yang aman dan dapat dipercaya).
Tahun 2025 ditetapkan sebagai titik awal menuju Indonesia Digital 2045.
Fase awal 2025–2029 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur digital yang stabil dan berkapasitas tinggi.
Target nasional pada 2029 mencakup cakupan fiber optik hingga 90 persen kecamatan, mobile broadband menjangkau 98 persen populasi, serta kecepatan internet tetap dan seluler mencapai 100 Mbps.
Untuk mewujudkannya, pemerintah menjalankan langkah konkret seperti fiberisasi hingga ke desa, penambahan spektrum frekuensi, skema berbagi infrastruktur, dan penyederhanaan biaya regulasi untuk menarik investasi.
Digi Wave yang sebelumnya dikenal sebagai IFaS Fest menjadi wadah konsolidasi antara kebijakan dan praktik di lapangan, agar digitalisasi nasional berdiri di atas fondasi nyata dan merata ke seluruh wilayah Indonesia.
- Penulis :
- Gerry Eka
