Pantau.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), meminta pemerintah daerah untuk menggenjot belanjanya. Pasalnya, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai masih sangat rendah.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan APBD diharapkan bisa menjadi countercyclical di masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga dampak negatif dari pandemi kep perekonomian bisa sedikit diminimalisir.
"Belanja di daerah, penting sekali untuk dipastikan ada semacam countercyclical seperti (belanja) pemerintah pusat. Jangan sampai pemerintah pusat fokus counter, pemda justru terhambat realisasinya," ujar Febrio dalam diskusi virtual, Jumat (2/10/2020).
Baca juga: Ternyata Dampak PSBB Jakarta pada Ekonomi Tidak Besar
Menurutnya, yang menjadi kesulitan pemerintah adalah mengontrol belanja di daerah, sehingga ada sedikit ketimpangan antara pusat dan daerah. "Bagi pemerintah pusat itu jadi spending pemerintah pusat yang fully bisa dikontrol itu belanja pemerintah pusat. Belanja daerah itu benar-benar deh," paparnya.
Karena itu, Presiden Joko Widodo sempat mengundang para gubernur dan bupati/walikota untuk mendorong realisasi APBD. Khususnya untuk dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
"Itu (realisasi APBD) bagian yang enggak bisa diprediksi akurat. Tapi ke depan harus semakin bisa melihat, bukan hanya dalam konteks komunikasi. Ini juga sedang dipikirkan bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah," pungkasnya.
Baca juga: BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring Klaim COVID-19
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
