Pantau.com - Polemik pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP menggunakan GoPay mencuat. Ini bukan sesuatu yang baru diprediksi publik, mengingat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim merupakan mantan CEO Gojek.
Sebelumnya, lewat sebuah siaran resmi pada Senin 17 Februari 2020, Senior Vice President Sales GoPay, Arno Tse, mengatakan orangtua dan wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya pendidikan lain, seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler, dengan GoPay.
Untuk pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills. Arno menyampaikan, GoPay terus meningkatkan loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi.
Baca juga: Nadiem: UN Tidak Dihapus, Itu Hanya Headline Media Online Biar Diklik
Sementara itu, Nadiem menepis adanya abuse of power karena anggapan ada metode pembayaran SPP seperti apa pun untuk sekolah swasta bukan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Itu kan enggak ada urusannya sama Kemendikbud sama sekali. Sekolah-sekolah kayak swasta kan menerima apa pun cara pembayaran, dia mau pilih bank apa. Dia mau ke metode pemilihan pembayaran apa, itu bukan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Nadiem.
Pengamat Sarankan Bayar SPP Bisa Lebih Banyak Lewat Fintech
Pengamat Teknologi Informasi dan Komunikasi dari CISSReC, Pratama Persadha, menyarankan agar pembayaran SPP sekolah dapat dilakukan via lebih banyak financial technology (fintech), bukan hanya dari GoPay yang belum lama ini diumumkan.
"Pastinya menimbulkan kecemburuan di antara penyedia jasa pembayaran digital lainnya. Apalagi BUMN memiliki LinkAja yang merupakan gabungan beberapa bank BUMN," kata Pratama seperti dikutip dari Antara, Kamis (20/2/2020).
Baca juga: Jokowi: Fintech Jadi Sumber Pembiayaan Masyarakat
"Tentu secara teknis seharusnya tidak susah untuk mengajak semua platform masuk dan berlomba memberikan kemudahan kepada masyarakat," Pratama melanjutkan.
Lebih dari itu, Pratama menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Nadiem Makarim dapat membuat sistem yang mandiri untuk menghadirkan layanan pembayaran SPP. "Idealnya memang membuat sistem sendiri, ini sekaligus bisa menjadi legacy Pak Menteri Nadiem di Kemendikbud. Namun memang take time, butuh waktu yang tidak sebentar," ujar dia.
Menurut Pratama, pembuatan sistem tersebut tidak terlampau sulit, hanya memang butuh waktu dan penyesuaian agar semua yang dibuat tidak mubazir. Dalam kasus ini, dia melihat, Nadiem ingin bergerak di inovasi kebijakan, memanfaatkan platform yang sudah ada, GoPay dalam hal ini.
Meski begitu, dalam jangka pendek, kebijakan tersebut dinilai efektif untuk menghadirkan kenyamanan orangtua dan wali murid untuk membayar SPP. Namun, Pratama menekankan perlunya penyesuaian terkait kerja sama dengan dompet digital untuk dibuat terbuka, serta membuka kesempatan pihak lain ikut serta.
Kemendikbud Harus Punya Platform
Pratama juga menilai akan sangat futuristik, bila siswa mempunyai satu akun platform Kemendikbud yang bisa digunakan tidak hanya membayar SPP. Namun, juga ijazah dan rapor digital yang dilengkapi dengan digital signature sehingga tidak bisa dipalsukan.
Fitur lain yang bisa ditambahkan, seperti fitur absensi sehingga kehadiran siswa dapat diketahui real time agar dapat diketahui orangtua dan guru.
Baca juga: 3 Alasan Pelaku UKM Harus Beralih ke Dompet Digital
"Pada akhirnya Kemendikbud punya sistem sendiri yang bisa mengakomodasi kepentingan siswa dan orangtua siswa. Jadi tidak hanya perkara bayar SPP. Ini akan menjadi contoh baik bagi Kementrian lain. Karena selama ini instansi negara dikenal suka membangun sistem yang abai dari sisi keamanan dan manfaat," paparnya.
Saat ini telah ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
