Pantau Flash
Indonesia Kecam Rencana Aneksasi Israel Terhadap Palestina
Welcome New Normal: Penumpang KRL Dilarang Bicara dan Telepon
Pasien Sembuh COVID-19 Kembali Bertambah, Kini Total 6.240
MUI: Jika Mal Sudah Direlaksasi, Masjid Tentu Juga Sudah Bisa!
1,8 Juta Orang Tinggalkan Jabodetabek di Tengah Larangan Mudik COVID-19

Presiden Jokowi Teken Aturan Baru Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional

Headline
Presiden Jokowi Teken Aturan Baru Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional Presiden Jokowi. (Foto: Dok. Setkab)

Pantau.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional.

Beleid yang diundangkan pada 19 Mei 2020 ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya soal pengadaan tanah dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni Perpres No. 102/2016.

Berdasarkan salinan Perpres No. 6/2020 yang diperoleh dari laman Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, pemerintah berpendapat bahwa Perpres No. 102/2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) sehingga perpres tersebut perlu diganti.

Baca juga: 10 Proyek Out dari Daftar Proyek Strategis Nasional

Dalam Pasal 3 Perpres tersebut, pemerintah mengatur pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan atau dana cadangan.Dana jangka panjang atau cadangan ini adalah akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya.

Dalam aturan terbaru, diatur dua mekanisme pendanaan pengadaan tanah untuk PSN yakni pendanaan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dengan mekanisme pembayaran ganti kerugian secara langsung kepada pihak yang berhak, atau pembayaran kepada badan usaha yang telah terlebih dahulu melaksanakan pembayaran ganti rugi.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.," demikian bunyi Pasal 3 ayat lima Perpres tersebut.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Akan Rampungkan 91 Proyek Strategis Nasional

Selanjutnya, dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional dapat menggunakan dana badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian untuk dan atas nama kementerian/lembaga dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nantinya dana badan usaha tersebut, menurut Perpres ini, dibayar kembali oleh Menteri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setelah proses pelepasan hak objek pengadaan tanah atas bidang atau sekelompok bidang selesai.

“Dalam hal terdapat kebutuhan percepatan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri/Kepala dapat menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu untuk Pendanaan Pengadaan Tanah,” tulis Pasal 21 ayat 1 Perpres tersebut. 

Peraturan ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2020 dan diundangkan pada hari yang sama.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: