Pantau.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memecat Wakil Presiden Leni Robredo dari jabatannya sebagai kepala perang melawan narkoba di negara itu.
Pengumuman itu hanya berselang beberapa hari usai Duterte memanggilnya dengan sebutan "otak bawah tanah" yang tak dapat dipercaya dengan rahasia negara. "Wakil presiden telah memberi banyak perhatian internasional untuk masalah ini," ujar juru bicara Duterte, Salvador Panelo dalam sebuah pernyataan pengumuman pemecatan Robredo, Minggu kemarin.
Perempuan yang berusia 54 tahun itu bertahan kurang dari tiga minggu dalam mengarahkan kampanye anti-narkotika khas Duterte, yang ia janjikan akan direformasi di tengah-tengah tuduhan polisi melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam membunuh ribuan tersangka narkoba.
"Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh wakil presiden telah mempermalukan negara kita," kata Panelo, dikutip Al Jazeera, Senin (25/11/2019).
Baca juga: Lontarkan Kritik, Wapres Filipina Ditantang Duterte Jadi Raja Narkoba
Dikutip BBC, pemecatan ini dilakukan dengan alasan kurangnya kepercayaan terhadap sosok yang diberikan jabatan untuk melawan peredaran obat-obatan terlarang.
Panelo menjabarkan beberapa alasan pemecatan termasuk kurangnya kepercayaan terhadap Roberdo. Sosok Kepala Komite Badan Antinarkotika Filipina ini merupakan memimpin Partai Liberal, oposisi dari pemerintahan Duterte.
Presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah di Filipina, menghasilkan calon dari partai-partai saingan seperti Duterte dan Robredo berakhir di kepemimpinan puncak negara, dan kerap bertabrakan terkait kebijakan.
Robredo merupakan seorang mantan pengacara hak asasi manusia dan pendatang baru yang disegani. Ia secara terbuka mengkritik kampanye melawan obat-obatan terlarang yang diluncurkan Duterte.
Baca juga: Mayoritas Warga Filipina Puas Kerja Duterte dalam Perangi Narkoba
Terkesima oleh kritik terus-menerus dari Robredo terhadap kampanye Narkoba, Duterte meresmikan tawaran bulan lalu untuk menunjuknya sebagai salah satu dari dua kepala komite antar-lembaga yang mencakup polisi dan militer dan ditugaskan untuk mengawasi dan mengoordinasikan upaya pemerintah untuk memerangi ilegal narkoba.
Gerakan penumpasan narkoba yang diusung Duterte telah menewaskan ribuan orang serta mengundang kekhawatiran dari masyarakat internasional. Namun, berbagai jajak pendapat memperlihatkan bahwa presiden Filipina itu mendapat dukungan kuat di dalam negeri menyangkut perang narkoba yang dilancarkannya.
Pihak berwenang Filipina membantah tuduhan kalangan pembela HAM bahwa para pengedar dan pengguna narkoba sedang dibunuhi. Otoritas juga mengatakan bahwa lebih dari 7.000 orang yang terbunuh oleh polis, semua melawan ketika akan ditahan.
- Penulis :
- Kontributor NPW
