Pantau Flash
Rekor Lagi! Kasus COVID-19 di Indonesia Melonjak Naik 8.369 Hari Ini
Lemhannas: Benny Wenda Tidak Punya Kewenangan untuk Deklarasi Papua Barat
Ditangkap Bareskrim di Bogor, Ustadz Maaher Jadi Tersangka Kasus UU ITE
Dari Penggeledahan Rumah Dinas Edhy Prabowo, KPK Temukan Uang Rp4 Miliar
Positif COVID-19, Kasudin Pendidikan Jaktim Meninggal Dunia

Bawaslu: Tren Tertinggi Pelanggaran Netralitas ASN Terjadi Via Medsos

Headline
Bawaslu: Tren Tertinggi Pelanggaran Netralitas ASN Terjadi Via Medsos Gedung Bawaslu (Foto: Pantau.com)

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebutkan pemberian dukungan terhadap pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui media sosial menjadi tren tertinggi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Posting, komen, foto, share di media sosial adalah bagian keberpihakan," kata Ketua Bawaslu RI Abhan, saat webinar "Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020", Selasa.

Menurutnya, pemberian dukungan melalui media sosial memang menjadi tren paling tinggi dari 16 bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN terkait netralitas.

Baca juga: Bukan Hanya Korona, Pilkada Juga Dibayangi Politik Identitas


Dari data, saat ini tercatat 790 temuan Bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas ASN dan 64 laporan dari masyarakat, kemudian hasilnya 767 kasus ditindaklanjuti rekomendasi ke KASN dan 87 kasus bukan pelanggaran.

"Tren pelanggaran tertingginya ASN memberikan dukungan melalui medsos, yakni sebanyak 319 kasus, lainnya seperti ASN menghadiri atau mengikuti acara silaturahim, ASN mempromosikan diri sendiri dan orang lain, dan sebagainya," ujarnya.

Ia menjelaskan Bawaslu merupakan pintu masuk penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dalam praktiknya akan dikeluarkan rekomendasi ke KASN dan disampaikan kepada PPK.

Abhan menjelaskan netralitas ASN secara prinsip adalah setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan apapun.

Diakui Abhan, persoalan netralitas ASN biasanya dihadapi daerah yang memiliki calon petahana pada pilkada karena mereka punya akses di jajaran birokrasi daerah-nya.

Baca juga: Bawaslu Tegaskan ASN Tidak Netral Jika Petahana Ikut Pilkada


Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan ASN yang mengaku sulit menjalankan netralitas pasti orang yang memiliki jabatan.

"Kalau orang yang tidak punya jabatan tidak akan demikian, tidak akan sulit melaksanakan netralitas ASN," ucap-nya menegaskan.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menambahkan netralitas ASN merupakan persoalan yang perlu diwaspadai pada pelaksanaan pilkada.

"Sejalan dengan SKB 5 menteri, kami melakukan rakor netralitas ASN setiap minggu, rakor pilkada, dan rakor perkembangan COVID-19," tutur Akmal.


Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Tatang Adhiwidharta