Fadjroel Sebut Pilkada Sesuai Jadwal, HNW: Tunggu, Sering Ralat dari Istana

Pantau.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid buka suara terkait pernyataan yang disampaikan oleh Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman terkait pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

Sebelumnya, Fadjroel mengatakan, waktu penyelenggaraan tetap sesuai jadwal demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih dan dilaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat.

"Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi kluster baru pilkada," ujar Fadjroel dalam siaran pers di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Baca juga: PBNU-Muhammadiyah Minta Pilkada Ditunda, Ganjar: Zona Merah Sangat Bahaya

Menurut pria yang juga politisi PKS itu, apa yang disampaikan Fadjroel belum tentu adalah pernyataan resmi dari pihak istana. Seperti diketahui, sambungnya, sering terjadi peralatan pernyataan yang telah disampaikan.

"Lewat Fadjroel Rachman, Jokowi Tegaskan Pilkada Serentak 2020 Tidak Ditunda. Benarkah? Tunggu dulu. Sebab sudah bbrp kali terjadi ralat/pembenaran dari Istana," kata Hidayat melalui akun Twitter-nya @hnurwahid, seperti dikutip Pantau.com, Senin (21/9/2020).

Ia pun menilai, seruan untuk menunda pilkada demi kemaslahatan umat bukan dari satu suara saja. Teranyar adalah PBNU dan Muhammadiyah yang meminta penundaan pilkada dikarenakan angka COVID-19 di Tanah Air semakin tinggi. "Apalagi yg nolak pilkada serentak makin banyak juga;NU, Muhammadiyah,Perludem, JK,DPD,FPKS dll," pungkasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Tegaskan Pilkada Serentak 2020 Tidak akan Ditunda

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta jajaran KPU dan Bawaslu mempertimbangkan usulan sejumlah pihak mengenai penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 guna mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19.

"Iya, silakan dari kementerian, pemerintah pusat, KPU, Bawaslu untuk menganalisis dan memperhitungkan. Memang kalau kita melihat di daerah zona merah, ini (pilkada serentak) sangat berbahaya," katanya di Semarang, Senin (21/9/2020).