Pantau Flash
Satgas Laporkan 5.910.921 Jiwa Warga Indonesia Telah Mendapatkan Vaksinasi Lengkap
Polisi Libatkan Interpol Buru Pria Mengaku Nabi ke-26
Kanada Kembali Laporkan Kasus Pembekuan Darah Akibat Vaksin AstraZeneca
Penerima Vaksin COVID-19 Bertambah 95.060 Menjadi Total 10.801.244 Orang
Fly Over Cakung Bakal Uji Coba Perdana pada 19 hingga 21 April

Jawab Pendeta Albert, Mahfud: Penegakan Hukum akan Dilakukan untuk Otsus Papua

Jawab Pendeta Albert, Mahfud: Penegakan Hukum akan Dilakukan untuk Otsus Papua Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan lembaga penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Mahfud mengatakan hal itu menanggapi pernyataan tokoh masyarakat Papua Pendeta Albert Yoku yang meminta agar dilakukan penegakan hukum bagi pejabat pemerintah daerah yang menyalahgunakan dana Otonomi Khusus saat audiensi dengan Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (Forkada) Provinsi Papua di Jakarta, Senin (22/2).

Mahfud mengatakan, lembaga penegak hukum yang telah dikumpulkan, yakni Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri agar penegakan hukum di Papua segera dilakukan.

Baca juga: DPR RI Desak Pemerintah Evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat

"Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti," ujar Mahfud dalam siaran pers yang diterima, Selasa (23/2/2021).

Terkait pemekaran provinsi, Menko Polhukam menegaskan akan menindaklanjuti dengan dua langkah. Pertama, proses legislasi yang nanti akan disampaikan ke tim melalui Kemendagri. "Kedua, saya sudah minta Deputi Satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala daerah dan tokoh masyarakat setempat," kata Mahfud.

Sementara itu, tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana Otsus sejak 2002 sampai saat ini.

"Otsus ini berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat, tapi disalahgunakan oleh sejumlah orang sehingga dampaknya tidak sampai ke rakyat Papua," kata Dorince.

Baca juga: Polri Endus Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua dan Papua Barat

Menurut Dorince, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk mengevaluasi kesenjangan antarwilayah adat yang masih terjadi.

"Provinsi Papua mesti dimekarkan untuk mencapai keadilan sehingga tidak hanya sejumlah wilayah dan wilayah adat saja yang mendapatkan dana Otsus yang cukup. Kami siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat," katanya.

Hadir dalam kesempatan ini Kepala BSSN Hinsa Siburian, yang juga mantan Pangdam Papua, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono yang juga mantan Danrem Papua, Deputi Bidang Poldagri Kemenko Polhukam, Staf Khusus Menko Polhukam, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Papua serta tim pemekaran Provinsi Papua.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Noor Pratiwi
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: