Pantau Flash
Bea Cukai Jangkau Masyarakat Sekitar dengan Bahasa Madura
Bawaslu: Tren Tertinggi Pelanggaran Netralitas ASN Terjadi Via Medsos
Hasto: Politik Industri di Indonesia Harus Berpedoman Pancasila
Kasus Baru COVID-19 di China Daratan Ada 33 Laporan
Tak Ikuti SE Menaker, Ganjar Naikkan UMP Jateng 2021 3,27 Persen

Kasus Konflik Lahan di Besipae, Kapolda NTT: Jangan Terpancing

Kasus Konflik Lahan di Besipae, Kapolda NTT: Jangan Terpancing Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol. Lotharia Latif berdialog dengan warga saat berkunjung ke Pubabu Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor, pada Jumat (16/10/2020). (ANTARA/HO-Humas Polda NTT)

Pantau.com - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol. Lotharia Latif, mengingatkan berbagai pihak agar jangan melakukan pelanggaran hukum lagi dalam kasus konflik memperebutkan lahan di Pubabu Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor.

"Saya minta agar kondisi di Besipae aman dan kelima desa tetap aman, jangan menimbulkan pelanggaran hukum lagi karena apabila ada yang melakukan pelanggaran hukum, saya sebagai Kapolda NTT akan menindak tegas karena semua sama di mata hukum,” katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Sri Mulyani Prediksi Banyak Sengketa Bisnis Terjadi Akibat Pandemi COVID-19


Peringatan ini juga telah disampaikan langsung kepada masyarakat, tokoh adat, dan unsur pemerintah, dalam kunjungan Kapolda NTT Irjen Pol. Lotharia Latif ke Pubabu Besipae pada Jumat 16 Oktober 2020.

Dalam kesempatan itu, ia berpesan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif.

“Jangan terpancing dengan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Ia pun mempersilahkan agar kelompok warga dari 37 kepala keluarga yang terdampak pengosongan lahan dari pemerintah untuk mengajukan proses hukum sesuai dengan dokumen yang ada maupun rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Orang nomor satu di Polda NTT itu meminta masyarakat setempat untuk mempercayakan semua proses hukum ke pihak kepolisian.

“Semua pihak agar tetap menjaga situasi di Besipae, jangan ada persoalan baru yang ditimbulkan kembali. Segala persoalan yang terjadi berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” katanya menegaskan.

Baca juga: Komnas Perempuan pada Viktor Laiskodat: Pemprov NTT Gagal Tangani Pubabu


Sebelumnya, konflik memperebutkan lahan di Pubabu Besipae kembali terjadi pada (14/10) antara kelompok masyarakat dari 37 kepala keluarga dengan aparat Pemerintah Provinsi NTT.

Selanjutnya pada Kamis 15 Oktober 2020, bentrok kembali terjadi antara warga yang tinggal di Pubabu Besipae dengan kelompok masyarakat dari desa tetangga yang berujung pada pengerusakan rumah warga.



Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Tatang Adhiwidharta

Berita Terkait: