Pantau Flash
Pendapatan Garuda Terkena Dampak Peniadaan Ibadah Haji 2020
Jokowi Kumpulkan Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan COVID-19-Ibadah Haji
Ahli Sebut Autopsi Tak Perlu Dilakukan untuk Buktikan Infeksi COVID-19
Bank Dunia Prediksi Penduduk Miskin di Indonesia Bertambah 9,6 Juta Orang
Luhut Klaim Sektor Pariwisata Bisa Pulih dalam 10 Bulan Akibat COVID-19

Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Lawan Covid-19

Headline
Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Lawan Covid-19 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. (Foto: Istimewa)

Pantau.com - Menghadapi pandemi Covid -9, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran No 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19. Dalam surat edaran tersebut, tercantum kebijkan agar seluruh desa diwajibkan membentuk relawan desa lawan Covid-19.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, salah satu tugas utama relawan desa lawan Covid-19 adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait gejala, cara penularan, dan pencegahan virus korona sesuai protokol dan standar badan kesehatan dunia atau WHO. 

Baca juga: Mendes PDTT Ungkap Tugas Relawan Desa Tanggap COVID-19

Namun, dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut harus menghindari terciptanya keramaian hingga perkumpulan warga . Cara penyampaian informasi dapat dilakukan melalui pamflet, poster, spanduk, brosur, baliho, radio komunitas, pengeras suara di tempat ibadah, keliling desa, dan media sosial.

“Kuncinya adalah tidak menciptakan kerumunan. Bisa pakai mobil dari RT satu ke RT yang lain, bisa pakai flyer, mau gunakan loudspeaker masjid juga bisa, silahkan berkreatifitas sedememikian rupa. Caranya silahkan seperti apa, asal jangan yang sifatnya mengumpulkan warga,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar  di Jakarta, Kamis (2/4/2020).


Relawan Desa Sindangsari lawan Covid-19. (Foto: Istimewa)

Selain melakukan sosialisasi, relawan desa lawan Covid-19 juga bertugas untuk patroli dan memastikan tidak adanya kerumuman yang melibatkan banyak orang. Relawan yang diketuai oleh Kepala Desa ini berhak untuk tidak memberikan izin kepada semua kegiatan yang melibatkan banyak orang.

"Relawan Desa Lawan Covid-19 boleh membubarkan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Karena berkumpulnya banyak orang berisiko tinggi mempercepat terjadinya penularan," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, relawan juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat desa untuk menghindari bepergian ke daerah lain terutama wilayah yang telah terpapar Covid-19. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 lebih meluas lagi.

“Termasuk sosialisasikan, bahwa siapapun yang wafat karena Covid-19, yang sudah diproses sedemikian rupa oleh rumah sakit sesuai standar WHO, bahwa aman dimakamkan dimanapun. Tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. (Foto: Istimewa)

Baca juga: Mendes Halim Iskandar Terbitkan Protokol Desa Tanggap COVID-19

Gus Menteri mengatakan, kebutuhan operasional Relawan Desa Lawan Covid-19 dapat bersumber dari Dana Desa, APBD, dan sumbangan lain dari pihak ketiga dan dikelolah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, yaitu transparan dan akuntabel.

Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 dilaporkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi cq. Gugus Tugas Kawal Desa Lawan Covid-19  (Sekretaris Jenderal) melalui e-mail gugustugaskdlc19@kemendesa.go.id.

Tim Pantau
Editor
Gilang K. Candra Respaty

Berita Terkait: