Pantau Flash
Kantor DPRD Jateng Ditutup Selama 3 hari
Erick Thohir Gandeng IFC, Direksi BUMN Nggak Bisa 'Nakal' Soal GCG
Bima Arya Tegaskan Bus Bantuan di Stasiun Bogor Hanya Sementara
China Keluarkan Aturan Baru, Asian Beach Games Terancam Mundur
Survei Elektabilitas Parpol: PDIP Teratas, PSI dan Nasdem Alami Kenaikan

Koruptor dan Teroris Tak Termasuk Narapidana yang Dibebaskan

Koruptor dan Teroris Tak Termasuk Narapidana yang Dibebaskan Warga binaan menggunakan fasilitas panggilan video (video call) di bawah pengawasan petugas di Lapas Kelas II A Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (Foto: Antara/Bayu Pratama S)

Pantau.com - Kementerian Hukum dan HAM menyatakan narapidana dan anak yang memiliki kasus terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak akan diusulkan pembebasan dengan asimilasi dan integrasi.

"Ini hanya untuk narapidana atau anak yang tidak terkait kasus terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing," ujar Plt Dirjen Pemasyarakatan KemkumHAM Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Cegah Penyebaran COVID-19, KemenkumHAM Bebaskan 30 Ribu Narapidana

Untuk pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi di rumah serta integrasi, baik pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas mau pun cuti bersyarat, narapidana harus memenuhi kriteria sudah menjalani dua per tiga masa pidananya sampai 31 Desember 2020, sementara anak sudah menjalani setengah masa pidananya sampai 31 Desember 2020.

Kemudian, narapidana dan anak yang memenuhi kriteria tersebut tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

Nugroho mengatakan usulan narapidana yang mendapatkan pembebasan dilakukan melalui sistem basis data pemasyarakatan. "Mulai hari ini kepala lapas, rutan, dan LPKA dapat melaksanakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak," kata Nugroho.

Baca juga: Geger! Seorang Perawat RSPAD Gatot Soebroto Meninggal di Ruang Isolasi

Ada pun Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 pada Senin (30/3).

Selain mencegah penyebaran COVID-19, usulan asimilasi dan hak integrasi terhadap 30 ribu narapidana dan anak akan menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan hingga Rp260 miliar.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: