Pantau Flash
Cair H-10! Sri Mulyani Siapkan Rp30,6 Triliun untuk THR PNS
Muhammadiyah Minta Warga Tahan Diri Tak Mudik Lebaran
Eks Ketua Pengadaan Bakamla Didakwa Rugikan Negara Rp63,829 Miliar
KRI Nanggala-402 Hilang Kontak, Menhan Prabowo: Segera Modernisasi Alutsista 3 Matra
Update COVID-19 22 April: Kasus Positif Naik 6.243 dengan Total 1.626.812

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali hingga 8 Februari 2021

Headline
Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali hingga 8 Februari 2021 Dokumentasi - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/Dokumentasi Humas Setkab/pri.

Pantau.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden RI Joko Widodo meminta agar pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/1/2021), setelah mengevaluasi sejumlah hal yang terjadi selama pembatasan tahap pertama.

"Berdasarkan evaluasi Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat dilanjutkan dari tanggal 26 Januari sampai 8 Februari 2021," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta.

Baca juga: Kasus Baru COVID-19 Masih Tinggi, Wagub DKI Dukung Pemerintah Perpanjang PPKM

Airlangga mengatakan nantinya Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi Mendagri dan diharapkan masing-masing gubernur akan mengevaluasi berdasarkan parameter yang telah ditentukan, untuk memutuskan apakah perlu dilakukan pembatasan atau tidak di wilayahnya.

Adapun dalam pembatasan kali ini terdapat satu perubahan di mana sektor mall dan restoran boleh beroperasi lebih lama, dari sebelumnya hanya sampai jam 7 malam, menjadi boleh hingga jam 8 malam.

"Pembatasan ada perubahan di sektor mall dan restoran, yang dalam pembatasan kemarin maksimal jam 7 malam, karena ada beberapa daerah agak flat, diubah jadi sampai jam 8 malam," papar Airlangga.

Baca juga: Erick Thohir Sebut Vaksin Mandiri Akan Dilakukan Setelah 1-2 Bulan Vaksin Gratis Diberikan

Sementara ketentuan lain tetap sama seperti, sektor perkantoran harus menerapkan 75 persen karyawan kerja dari rumah, makan di restoran maksimal 25 persen dari kapasitas tempat dan take away tetap diizinkan, sektor konstruksi tetap berjalan, beribadah di tempat ibadah maksimum 50 persen dari kapasitas, fasilitas umum ditutup dan transportasi diatur masing-masing pemda.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: