Pantau Flash
Baznas Raih Penghargaan sebagai Lembaga Zakat Pelayanan Terbaik
Kemensos Klaim Seluruh Lokalisasi di Pulau Jawa Sudah Ditutup
Diwarnai Blunder Yanto Basna, Indonesia Kalah 0-2 dari Malaysia
MRT Bayar Listrik Rp12 Miliar Setiap Bulan
Pelebaran Trotoar di Cikini Korbankan Jalur Sepeda

5 Keputusan Vital Habibie saat Jadi Presiden, Salah Satunya Kebebasan Pers

Headline
5 Keputusan Vital Habibie saat Jadi Presiden, Salah Satunya Kebebasan Pers Pelantikan BJ Habibie sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia. (Foto: Merah Putih)

Pantau.com - Indonesia tengah berduka usai kehilangan salah satu putra terbaiknya yakni Bacharuddin Jusuf Habibie. Presiden RI ke-3 ini menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu 11 September 2019 pukul 18.05 WIB.

Sosok kelahiran Pare-Pare, Sulawesi Selatan, ini dikenal sebagai guru bangsa. Ia mewariskan sebuah inspirasi baik di bidang teknologi kedirgantaraan dan juga sebagai tokoh politik. Semasa hidup, Habibie mendukuki posisi penting di sejumlah industri penerbangan dan BUMN industri strategis, dari jabatan Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak 1983-1998.

Pada tahun 1998 ia dipercaya menduduki posisi sebagai Wakil Presiden ke-7 RI, hingga akhirnya menjabat Presiden ke-3 dalam waktu singkat dari tahun 1998-1999. 

Baca juga: 4 Hasil Karya Hebat Habibie yang Membanggakan Indonesia

Meskipun tergolong singkat, sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, banyak keputusan vital yang diwariskan. Pria lulusan RWTH Aachen, Jerman Barat itu mampu berpikir visioner, karena dihadapkan pada kondisi bangsa yang mengalami krisis ekonomi dan politik.

Memiliki waktu singkat, BJ Habibie mampu menelurkan keputusan vital untuk membangun Indonesia. Berikut ini 7 kebijakan yang dikeluarkan sosok yang dijuluki Mr Crack itu selama memerintah Republik Indonesia, berdasarkan berbagai sumber.  

5 Keputusan Vital BJ Habibie Selama Jadi Presiden:

1. Melahirkan UU Otonomi Daerah

UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan keputusan BJ Habibie mengatasi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi Daerah, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia agar bisa keluar dari krisis ekonomi 1997/1998.

2. Kebebasan Menyalurkan Aspirasi atau Berpolitik

UU Nomor 2/1999 tentang Partai Politik yang ditandatangani BJ Habibie memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi melalui partai politik. Hasilnya, Pemilu 1999 diikuit 48 parpol. Untuk memperkuat UU tentang Partai Politik, ia juga menerbitkan UU Nomor 3/1999 tentang Pemilu, UU Nomor 3/1999 menjadi dasar pemilu dengan sistem multipartai.

3. Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Kala menjabat sebagai presiden, BJ Habibie mengeluarkan Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode. Inilah yang menjadi acuan pemilu presiden yang hingga kini masih berlaku.

Baca juga: Dunia Berduka atas Meninggalnya Presiden ke-3 RI BJ Habibie

4. Kebebasan Pers

Lahirnya UU Nomor 40/1999 tentang Pers di era Habibie merupakan tonggak kebebasan pers Indonesia. Setelah 32 tahun berada dalam kerangkeng era Orde Baru, pers tak lagi hidup dalam kendali dan kekangan penguasa. Saat era Habibie, bredel dihapuskan. Lewat UU Nomor 40/1999, pers menemukan kemerdekaannya.

5. Bebaskan Tahanan Politik

Di era Habibie, sejumlah tahanan politik mendapat kebebesan. Di antaranya Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang dipenjara karena kritis terhadap Soeharto. Kemudian Muchtar Pakpahan, pemimpin buruh dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994.

Tim Pantau
Sumber Berita
Dari berbagai sumber
Editor
Widji Ananta
Penulis
Kontributor - RZS
Category
Nasional

Berita Terkait: