Pantau Flash
Perkembangan Fintech Buat Bank-bank di China Pangkas Karyawan
Pengamat: Jika Tolak Pimpinan Baru, Pegawai KPK Sama Saja Berpolitik
Amerika Serikat Janji Tak Naikkan Tarif Mobil Jepang
Indonesia Hancurkan Filipina 4-0 di Kualifikasi Piala Asia U-16
Utang Luar Negeri Indonesia di Akhir Juli Naik 10,3 Persen

Agar Hemat Anggaran, Pemindahan Ibu Kota Bertahap Mulai Tahun 2024

Agar Hemat Anggaran, Pemindahan Ibu Kota Bertahap Mulai Tahun 2024 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Pemerintah menargetkan pembangunan ibukota bisa dilakukan bertahap. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas)/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan jika proses berjalan lancar, pemindahan bisa dilakukan bertahap ataupun sekaligus. 

"Bangun masifnya 3 tahun; 2022, 2023 dan 2024 paling tidak untuk bisa mulai memindahkan pusat pemerintahan. Ada berbagai cara. Ada yang pindahnya sekaligus kayak di Putrajaya atau bertahap seperti Sejong. Dua tahun pertama penyiapan infrastruktur dasar dan 3 tahun membentuk kotanya," ujarnya saat pemaparan di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Tak Gentar Diancaman Trump, China Malah Siapkan Tarif Dagang Balasan

Lebih lanjut kata dia, 2019 ditargetkan semua kajian selesai dan ada keputusan. "Begitu ada keputusan, kamiakan langsung konsultasi ke DPR dan sepakati produk hukum apa," katanya. 

Bambang memberikan contoh, jika Undang-undang maka disiapkan RUU, dan akan dibahas apakah revisi DKI atau UU baru yakni 2019 hingga awal 2020.

"Jika 2020 sudah memulai paling tidak penyiapan tanah, memastikan status tanah itu sendiri terutama kementerian ATR BPN dan siapkan infrastruktur dasar," katanya.

Pihaknya mengusulkan, ada badan otoritas yang memegang kendali proses persalinan pembangunan hingga awal operasi. Nantinya otoritas ini diminta lebih lincah dan kuat tidak boleh kaku sehingga, semua bisa berjalan lebih cepat dengan, kekuatan hukum dan fasilitas.

"2020 diselesaikan juga tata ruang. Kalau sebelumnya HGU, maka harus diubah menjadi wilayah perkotaan  tadi. Saat ini pun kami sudah ada desain dari ibu kota. Menurut saya cukup bagus namun akan terus diperbaiki sehingga kaki punya infras, kawasan inti pusat pemerintahan," paparnya. 

Baca juga: Alamak.....Otoritas Keuangan Australia Salah Ketik di Uang Kertas Baru

Bambang memperkirakan 2 ribu hektare untuk kawasan inti dan 40 ribu hektare untuk perkotaan. Targetnya, pada tahun 2022-2024 dalam dilakukan pembangunan dan konstruksi real.

"Selain infrastruktur dasar kami sudah masuk fasilitas pemerintahan termasuk perumahan dan kebutuhan komersial sehingga harapannya, paling tidak 2024 sudah mulai ada aktivitas pemindahan. Apakah seluruhnya atau sebagian dari Jakarta ke ibu kota baru," katanya. 

"Ini sudah masuk RPJMN 2020 2024. Dan kami sudah buat skenario pembiayaan. Kami meminimalkan pembiayaan. Kami masukkan RPJMN agar ini arahnya jelas," pungkasnya.

Share this Post:
Tim Pantau
Penulis
Nani Suherni
Reporter
Ratih Prastika
Category
Ekonomi

Berita Terkait: