Pantau Flash
Baznas Raih Penghargaan sebagai Lembaga Zakat Pelayanan Terbaik
Kemensos Klaim Seluruh Lokalisasi di Pulau Jawa Sudah Ditutup
Diwarnai Blunder Yanto Basna, Indonesia Kalah 0-2 dari Malaysia
MRT Bayar Listrik Rp12 Miliar Setiap Bulan
Pelebaran Trotoar di Cikini Korbankan Jalur Sepeda

Aksi Mahasiswa Hanya untuk Kacaukan Perpolitikan Nasional, Kata Pengamat

Aksi Mahasiswa Hanya untuk Kacaukan Perpolitikan Nasional, Kata Pengamat Dokumentasi mahasiswa berjalan kaki dari Jalan Gerbang Pemuda menuju depan kompleks Parlemen saat berunjuk rasa di Jakarta, Senin (23/9/2019). (Foto: Antara/Aditya P Putra

Pantau.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menduga ada pihak-pihak yang mengatur dengan maraknya aksi unjuk rasa agar situasi perpolitikan nasional menjadi kacau.

"Saya melihat ada setting-an untuk membuat kondisi politik tidak teratur, kacau. Apabila terjadi instabilitas politik otomatis merugikan Jokowi. Targetnya adalah untuk mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo," kata Pangi, di Jakarta, Selasa 24 September 2019.

Baca Juga: Soal Aksi Mahasiswa, Yasonna: Hati-hati Saya Dengar Ada yang Menunggangi

Menurutnya permaslahan yang ada saat ini begitu banyak dan kompleks. Namun di sisi lain justru Presiden Joko Widodo menurutnya tak memiliki sikap tegas.

"Begitu kompleks masalahnya, sementara Jokowi enggak punya sikap. Mulai kabut asap, konflik Papua, RUU KPK yang sangat rentan ditunggangi kepentingan dan agenda lain yang ingin membuat kekacauan, sehingga Jokowi bisa gagal dilantik," ungkapnya.

Pangi mengatakan, aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa di sejumlah daerah bisa jadi akan berujung kepada pengerusakan. Menurutnya diperlukan sikap tegas Jokowi untuk menyelesaikan.

"Aksi ini membuat kondisi tidak stabil dan stabilitas politik terganggu. Apabila Jokowi tidak mampu mengatasi situasi semacam ini, yang sangat kompleks, bisa merusak legitimasi dan mengganggu citra Jokowi," tuturnya.

Adanya agenda untuk menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, dinilai Pangi bukan tidak mungkin terjadi.

Baca Juga: Aksi Demo Kembali Terjadi di Bandung, Ribuan Massa Kepung Gedung DPRD Jabar

Terlebih Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengakui ada yang menginginkan situasi semakin memanas sehingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih menjadi terganggu.

"Intinya delegitimasi, ujungnya yang bisa ke arah sana (menjegal pelantikan)," tandasnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: