Pantau.com - Kementerian Keuangan angkat bicara terkait sorotan tajam publik terhadap pengelolaan utang luar negeri Indonesia. Alokasi dana tersebut dikatakan lebih digunakan untuk belanja pegawai dari pada pembangunan infrastruktur.
"Sebenarnya enggak. Kan belanja itu memang; satu, harus disusun secara seimbang. Belanja pegawai wajib memang harus belanja. Belanja barang juga punya dampak positif ke ekonomi. Kan kalau untuk penghematan pengendalian belanja sudah dilakukan pemerintah," ujar Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Baca juga: Said Didu Soal Holding Migas: Ini Hanya Modus Akuisisi Pertamina Terhadap PGN
Menurutnya, dari belanja barang memiliki nilai positif sebagai bantuan ke masyarakat. Ia menambahkan, melalui belanja barang uang ditujukan pada pihak ketiga.
"Disitu juga ada bantuan ke masyarakat lewat belanja barang yg ditujukan ke pihak ketiga. Belanja modal tentunya sesuai kegiatan yang ingin dilakukan. Kalau misalnya nggak ada kan gak mungkin kita paksain," paparnya.
Baca juga: Pelemahan Rupiah Timbulkan Risiko Fiskal? Ini Penjelasan Kemenkeu
Namun pihaknya mengaku akan berupaya untuk mengefisienkan belanja pegawai. "Kita pasti akan lakukan efisiensi di belanja pegawai. Kita pasti lakukan efisiensi di belanja barang. Belanja modal itu penajaman. Jadi lihatnya jangan sepotong sepotong. Jangan diadu tapi harus satu paket," paparnya Askolani.
"Belanja barang itu ada juga untuk masyarakat. Tapi yang non-masyarakat yang opertasional itu yang kita efisienkan. Tapi di situ ada maintanance yang tentunya harus kita danain. Nggak mungkin bangun dana fisik kalau nggak belanja barang," tandasnya.
- Penulis :
- Widji Ananta
