Demokrat Disebut Merapat ke Pemerintahan, PKB Bicara Pentingnya Oposisi

Pantau.com - Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menyatakan partainya sudah secara resmi menyatakan akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam lima tahun ke depan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding, berbicara pentingnya terkait check and balance dalam berdemokrasi. Ia menilai dalam sebuah negara idealnhya perlu ada yang mengambil peran oposisi.

"Kalau saya dari awal kan pendapatnya walaupun ini presidensial tapi kita sedang upaya mencari demokrasi yang check and balance, idealnya harus ada oposisi," kata Karding saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Demokrat Resmi Gabung ke Pemerintahan Jokowi, Kata Ferdinand Hutahaean

"Soal siapa yang mau jadi oposisi kita kan juga belum tau, belum melihat, yang jelas baru PKS yang menyatakan oposisi, yang lain kan kadang-kadang oposisi, kadang-kadang bergabung ya sekali lagi belum ada yang bisa," sambungnya.

Kendati begitu, Karding menegaskan, terkait dengan keputusan untuk mengajak Demokrat masuk dalam koalisi hal itu masih perlu dirundingkan oloeh Jokowi dan partai-parati yang sudah tergabung sebelumnya.

"Pada prinsipnya, kata kucinya kan tergantung pada kesepakatan demokrat dengan pak Jokowi. Ini kalo pak jokowi misalnya menghendaki harus ada tambahan koalisi ya tentu akan dibahas di partai-partai. Nanti pembahasannya sperti apa, keputusannya seperti apa, tentu kita harus nunggu dulu kan," ungkapnya.

Baca Juga: Minta Jatah Menteri Lebih Banyak, PKB: Harus Diakui PDIP Paling Kerja Keras

Lebih lanjut, ketika disinggung apakah PKB tak khawatir dengan bergabungnya Demokrat dengan koalisi bisa mengurangi jatah kursi dalam kabinet, Karding menjawab diplomatis.

"Contoh, biar gak salah paham, mislanya kabinet dia bilang partainya sekian persen, ininya sekian persen, tapi kalo ada masuk lagi berarti partainya ditambah, bukan mengurangi misalnya di kabinet. Tapi kalo misalnya di MPR atau DPR ya tentu mau tidak mau harus ada yang dibagi misalnya ketua badan," tandasnya.