Pantau.com - Mantan Kepala Badan Intelejen Strategi (BAIS) Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto membandingkan gerakan #2019GantiPresiden di zaman sekarang dengan gerakan ganti presiden di zaman pemerintahan Presiden Soeharto.
Menurutnya, pemerintah saat ini masih bersabar dalam menangani gerakan #2019GantiPresiden. Soleman mengungkapkan, ada dua cara dalam menangani polemik gerakan #2019GantiPresiden.
Baca juga: Demokrat 'Meradang' Dianggap Tak Sepenuh Hati Dukung Prabowo-Sandi
Cara tersebut ialah dengan by law atau beyond the law.
"Kalau mereka memutuskan cara by law maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka aturan-aturan hukum yang akan dipakai agar supaya benturan kedua kubu ini tidak terjadi," ujar Soleman dalam sebuah diskusi bertajuk 'Telaah Gerakan 2019 Ganti Preside' di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2018).
Sementara menurutnya, yang menarik jika menggunakan cara beyond the law untuk mengatasi polemik #2019GantiPresiden.
Soleman mengatakan, cara beyond the law ini yang digunakan oleh pemerintahan Soeharto mengatasi gerakan ganti presiden. Istilahnya gerakan 'Sukabumi' dan 'Balikpapan'.
"Jangan dipaksa pemerintah untuk melaksanakan tindakan Balikpapan atau Sukabumi, jangan dipaksa. Kita jangan memaksa pemerintah untuk menggunakan hak atau kapabilitas yang ada di tangan pemerintah, jangan dipaksa," ungkapnya.
Baca juga: TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Akui Tengah Rayu Pakde Karwo untuk Bergabung
Ia berharap cara beyond the law seperti rezim Soeharto tak digunakan dalam menangani gerakan yang diinisiasi oleh Mardani Ali Sera itu.
"Dengan hukum kita akan menggunakan pasal pasal. Tetapi kalo tidak bisa ada cara lain, dan di Indonesia pernah dilakukan. Jangan paksakan pemerintah melakukan membuka jalan ke Sukabumi atau Balikpapan. Untuk itu marilah kita memahami ketika ada persepsi orang lain," pungkasnya.
- Penulis :
- Widji Ananta
