Pantau.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritisi adanya 14 menteri kabinet dan 1 kepala lembaga negara di struktur Tim Kampanye Nasional pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Muzani menilai, seharusnya para menteri dan kepala lembaga negara itu tak dibebankan dengan beban-beban politik di luar urusan pemerintahan.
"Soal Pilpres itu adalah masalah politik dan tentu saja mestinya seorang menteri itu tidak dibebankan pada beban-beban politik. Mestinya seorang menteri itu terbebas dari urusan-urusan politik termasuk kepala daerah," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/9/2018).
Baca juga: Jokowi Bagi-bagi Sepeda, Gerindra: Naikkan Jadi Motor atau Mobil Dong!
Muzani melanjutkan, seharusnya para menteri itu berkomitmen pada tugas-tugas kenegaraannya. Jika saat ini 14 menteri dalam kabinet kerja bergabung menjadi timses maka menurutnya tugas kenegaraan akan terganggu.
"Kalau menteri itu kemudian menjadi timses pemenangan dalam satu kontenstasi (pemilihan) presiden seperti yang sekarang ini terjadi dalam tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Saya kira tugas kementerian itu akan terganggu dan akan bias dalam kepentingan politik. Dan itu sesuatu yang pasti," tegasnya.
Lebih lanjut, kendati tak ada aturan resmi terkait menteri masuk dalam tim kampanye pasangan calon, akan tetapi Muzani menilai jika dilihat dari sudut pandang yang lain, hal itu tidak lah etis.
"Iya, itu kan soal etis soal etik karena itu kami tidak akan melakukan hal sama untuk soal Pilkada walaupun kami punya bupati, wali kota, gubernur, wakil, dan sebagainya," pungkasnya.
Baca juga: Diperbolehkan KPU, Jokowi Kembali Bagi-bagi Sepeda
Sekadar informasi, sejumlah menteri yang masuk ke dalam TKN 2019 pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Thahjo Kumolo, Menkumham Yassona Laoly, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo.
Menhub Budi Karya Sumadi, Menaker Muhammad Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menpan-RB Syafruddin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Kepala Bekraf Triawan Munaf. Nama-nama tersebut dapat dilihat dalam situs resmi kpu.go.id.
- Penulis :
- Adryan N
