Hore! Pemerintah Juga Beri THR Pegawai Non PNS

Pantau.com - Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 Hijriah kepada pimpinan dan pegawai non-pegawai negeri sipil pada lembaga non-struktural (LNS).

Pemberian THR itu berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian THR Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Pada LNS.

Dari keterangan tertulis Sekretariat Kabinet, selain menandatangani PP mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, pada Rabu (23/5), Presiden Joko Widodo juga menandatangani PP Nomor 20 Tahun 2018 tersebut.

Baca juga: Bukan Hanya dengan Cash, Coba Tengok Pembayaran Unik di Jakarta Fair

LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pimpinan dan pegawai non-PNS pada LNS diberikan THR," bunyi Pasal 2 PP itu.

LNS yang pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil-nya diberikan THR sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

"THR sebagaimana dimaksud, yaitu sebesar penghasilan bulan Mei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang bersangkutan," bunyi Pasal 4 ayat (1) PP itu.

Menurut PP ini, pemberian THR sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juni. Dalam hal pembayaran THR sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Baca juga: Tergiur Diskon Online? Awas Ketipu Barang KW

Ditegaskan dalam PP ini, ketentuan mengenai teknis pelaksanaan PP ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

"PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 9 PP Nomor 20 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 23 Mei 2018 itu.