Pantau Flash
Sri Mulyani: Global Bergejolak, Sistem Keuangan Indonesia Terkendali
Resmi! Irfan Setiaputra Jadi Dirut dan Triawan Munaf Komut Garuda
Akibat Faktor Teknikal, Rupiah Melemah Jadi Rp 13.685 per Dolar
RI Kecam Israel sebagai Negara Penghambat Perdamaian Timur Tengah
China: Kasus Virus Korona Meningkat Menjadi 440 Orang dengan 9 Kematian

Jokowi Pastikan Segera Bentuk Pansel Dewan Pengawas KPK

Jokowi Pastikan Segera Bentuk Pansel Dewan Pengawas KPK Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Presiden Joko Widodo dalam memilih Dewan Pengawas KPK akan membentuk panitia seleksi guna menyaring calon yang akan diusulkan kepada DPR RI.

"Nanti dewan pengawas itu Presiden akan membentuk tim seleksi. Setelah itu diseleksi, setelah itu nama-nama dari yang diseleksi itu akan disampaikan kepada Presiden," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Baca Juga: UU KPK Disahkan, Ini Catatan Fraksi Gerindra Soal Keberadaan Dewan Pengawas

Menurutnya, Presiden akan menyeleksi tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang dan kredibilitas yang baik dalam upaya memberantas korupsi.

Sementara di sisi lain, Moeldoko menegaskan, pembentukan Dewan Pengawas KPK tidak akan menghambat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Semua organisasi harus ada pengawasnya. Terkontrol dengan baik. Tidak ada yang dikekang, tidak ada yang dirugikan, karena KPK sebagai lembaga yang semua orang mempercayainya. Harus dijaga kepercayaannya, tidak boleh kurang sedikit pun," tegasnya.

Dia juga menegaskan Presiden Jokowi berkomitmen dalam memberantas korupsi yang menurutnya dibuktikan dari koreksi beberapa poin daftar inventarisasi masalah untuk revisi UU KPK dari DPR RI.

Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 telah menyetujui mengesahkan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi undang-undang.

Beberapa materi pokok revisi UU KPK antara lain penyadapan melalui izin Dewan Pengawas KPK, penghentian penyidikan dan penuntutan yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun, status kepegawaian KPK sebagai ASN, dan pembentukan dewan pengawas yang diusulkan Presiden dan dipilih oleh DPR RI.

Dalam Revisi UU KPK, di pasal 37A disebutkan dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, maka dibentuk Dewan Pengawas yang merupakan lembaga nonstruktural.

Anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang dan memegang jabatan selama empat tahun serta dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Baca Juga: Ketua Baleg Tegaskan Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU KPK Dibawa ke Paripurna

Dalam Pasal 37B dijelaskan tugas Dewan Pengawas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi atau tidak memberi izin atas kerja penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan oleh KPK termasuk mengevaluasi kinerja pimpinan KPK setiap satu tahun.

Kemudian di pasal 37E disebutkan Ketua dan anggota Dewan Pengawas dipilih DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan Presiden.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: