Pantau Flash
BWF World Tour Finals 2019: Ginting Raih Runner-up
Tol Jakarta-Cikampek II Dibuka Minggu Pagi
Tekuk Chen Long, Anthony Ginting Tembus Final BWF World Tour Finals 2019
Industri Fintech Lending Diharapkan Makin Sehat Tahun Depan
Menteri Pendidikan Malaysia Apresiasi Langkah Nadiem yang Hapus UN

Ketua Baleg Tegaskan Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU KPK Dibawa ke Paripurna

Headline
Ketua Baleg Tegaskan Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU KPK Dibawa ke Paripurna Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Pembahasan revisi Undang-Undang KPK akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR RI, hari ini. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Atgas mengatakan keputusan itu telah disepakati seluruh fraksi DPR RI.

"Pagi hari ini sudah selesai di Bamus dan sudah diputuskan akan diparipurnakan, diambil dalam pembicaraan tingkat kedua," kata Supratman di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Dia mengatakan, dalam pandangan mini fraksi yang disampaikan Senin (16/9) malam, terdapat tujuh fraksi yang menerima secara utuh revisi UU KPK.

Baca juga: Revisi UU KPK Dikebut dalam Semalam? Fahri Hamzah Angkat Bicara

Sementara dua fraksi, yakni Gerindra dan PKS belum dapat menerima seutuhnya karena ada catatan berkaitan dengan dewan pengawas. Sedangkan satu fraksi, yakni Demokrat belum menyampaikan sama sekali pandangan mini fraksinya.

Supratman yang juga berasal dari Fraksi Gerindra mengatakan, partainya bersama PKS belum menyetujui soal mekanisme pemilihan dewan pengawas KPK.

Gerindra dan PKS menghendaki mekanisme pemilihan dewan pengawas tetap melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Terkait polemik pembahasan UU KPK tersebut, Supratman menekankan DPR RI tidak tergesa-gesa dalam pembahasan revisi UU KPK.

Baca juga: KPK Telah Kirim Surat ke DPR, Minta Tunda Pengesahan Revisi UU KPK

Menurutnya, pembahasan RUU KPK sudah berlangsung lama dan sudah pernah dibahas di Badan Legislasi DPR RI. "Bahwa dulu pernah ditunda karena momentumnya belum bagus. Tapi kan Komisi III sudah melakukan sosialisasi dan ada kesepakatan Presiden dengan pimpinan DPR bahwa DPR harus sosialisasi menyangkut UU KPK," jelas dia.

Dia mengatakan, pembahasan revisi UU KPK tidak menunggu pertemuan antara Presiden dengan pimpinan KPK, lantaran DPR tidak mengetahui kapan pertemuan itu akan berlangsung.

"Kami tidak mungkin menunggu. Sebetulnya komunikasi bisa dilakukan KPK tidak dalam waktu yang mendesak seperti sekarang. Sekarang karena keputusan sudah diambil, kita lihat saja keputusannya di sidang paripurna," ucapnya. 

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Lilis Varwati
Category
Nasional

Berita Terkait: