Pantau Flash
Jelang Setahun Gempa Sulteng, 216 Narapidana Belum Kembali
Lampu Tenaga Surya akan Terangi Wilayah Terpencil di Kalimantan Barat
Gelandang Persib: Tolong Hentikan Kekerasan Pada Sepakbola
Tundukkan Wakil China, Della/Rizki Juara Vietnam Open 2019
Persija Jakarta Taklukkan PSIS Semarang dengan Skor 2-1

JPU Kembali Panggil Menag Lukman dan Gubernur Khofifah sebagai Saksi

JPU Kembali Panggil Menag Lukman dan Gubernur Khofifah sebagai Saksi Menteri Agama Lukman Hakim (Foto: Antara/Nalendra)

Pantau.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Menag Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk hadir sebagai saksi pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu besok, 26 Juni 2019.

Keduanya akan dihadirkan sebagai saksi untuk dua terdakwa Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

"Karena di persidangan sebelumnya, Menteri Agama dan Gubernur Jawa Timur tidak datang maka besok dijadwalkan ulang pemeriksaan dua saksi ini sebagai saksi untuk terdakwa Haris dan Muafaq," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Gubernur Khofifah dan Menag Lukman Tak Hadiri Persidangan Suap Jabatan

Selain Lukman dan Khofifah, jaksa juga memanggil dua saksi dalam persidangan tersebut, yaitu anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy, Kiai Asep Saifuddin Chalim, dan panitia seleksi di Kementerian Agama.

"Jadi beberapa saksi itu yang besok diagendakan pemeriksaannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat," kata Febri.

Febri pun menyatakan bahwa sampai hari ini belum ada informasi terkait ketidakhadiran Lukman maupun Khofifah untuk jadwal persidangan nanti. 

"Surat pemanggilan sudah kami sampaikan secara patut dan semestinya. Kami percaya mereka menghormati proses persidangan ini, jadi perlu dipahami bahwa para saksi yang diperiksa besok akan memberikan keterangan di depan Majelis Hakim," kata Febri.

Baca juga: Menag hingga Gubernur Jatim Diagendakan Jadi Saksi Sidang Suap Jabatan

Selain itu, kata dia, sebagai pejabat negara semestinya juga menghormati dan memprioritaskan proses persidangan karena merupakan kewajiban hukum.

"Karena Majelis Hakim perlu menanyakan banyak hal, beberapa fakta yang muncul dalam penyidikan KPK juga perlu dikonfirmasi dan posisi sebagai saksi menjelaskan apa yang ia ketahui, apa yang ia dengar, terlepas dari fakta yang kami tuangkan dalam dakwaan. Yang tentu itu juga akan menjadi concern dalam persidangan nanti," ujar Febri.

Sebelumnya, Haris Hasanudin didakwa menyuap mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2014-2019 Romahurmuzy alias Rommy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin senilai Rp325 juta. Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi didakwa menyuap Rommy sebesar Rp91,4 juta.

Share this Post:
Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: