Pantau.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyebut paket kebijakan ekonomi (PKE) XVI soal rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang membuka peluang masuknya investor asing ke Indonesia, akan berdampak kepada elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.
Bamsoet mengatakan, meskipun saat ini dari 54 DNI telah dikurangi menjadi 24 akan tetapi menurutnya itu tidak terlalu signifikan dan dirasa menjadi ancaman masa depan para pengusaha kecil dalam hal ini UMKM lokal yang seharusnya menjadi tugas negara melindungi mereka.
"Menurut saya belum terlambat bagi pemerintah untuk mengkroscek kembali dan mencabut kembali kebijakan itu untuk menjaga masa depan pengusaha kecil kita," kata Bamsoet, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Baca juga: Jajaran Pimpinan DPR Ramai Soroti Kinerja BIN, Ini Alasannya
Politisi Partai Golkar itu menilai, momentum dilakukannya rencana tersebut juga dinilai kurang tepat lantaran saat ini Indonesia sedang menghadapi perhelatan Pilpres 2019 mendatang.
Sehingga, kebijakan tersebut akan berdampak kepada elektabilitas pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pasangan petahana. "Tentu saja kebijakan ini mengganggu sedikit banyak elektabilitas calon presiden yang kebetulan dari incumbent," ungkapnya.
Baca juga: Komisi VIII DPR Minta Penegak Hukum Cepat Atasi Penceramah Berpaham Radikal
Untuk itu, dirinya mengimbau kepada pemerintah dalam hal ini khususnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan itu tidak sesuai dengan visi misi presiden Jokowi dalam program-program kerjanya.
"Ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan beliau (Jokowi) sebelumnya. Di mana beliau selalu mendorong dan melindungi UMKM dengan mengurangi pajak dan bunga dari sekian persen 5,5 persen. Nah ini sangat bertentangan. apalagi masuk ke sektor-sektor strategis," pungkasnya.
- Penulis :
- Adryan N
