Pantau.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat kepala daerah terjerat kasus hukum sejak tahun 2004-2018 sebanyak 434 orang. Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik Piliang mengatakan jumlah tersebut bukan hanya terkait korupsi namun juga kasus lainnya.
"Kita memahami bahwasanya ranah publik itu bersentuhan bukan dengan persoalan administratif tapi juga soal pengambilan keputusan yang bisa bermuara pada persoalan pidana atau perdata," ujarnya dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (27/10/2018).
Baca juga: Daerah Terjaring Korupsi dapat Status WTP, KPPOD Heran
Lebih lanjut pihaknya mencatat meski total sejak 2004 berjumlah 434 orang namun trennya dinilai menurun.
"Tren ini kita dapat menurun, tahun 2004-2009 jumlahnya 241, tahun 2009-2014 menjadi 101 turun cukup dramatis, terakhir 2014-2018 angka kita terakhir dengan kasus Cirebon angka kita 92 orang," ungkapnya.
Menurutnya, jika dilihat dari angkanya remnya menurun namun dengan ramainya pemberitaan korupsi tentunya membuat kondisi ini menjadi salah satu pembahasan di masyarakat.
Baca juga: KPK Rampungkan Berkas Penyidikan Pengacara Lucas Terkait Perkara Eddy Sindoro
"Secara kuantitas kita catat ada penurunan kasus, tapi begitu besarnya respon masyarakat, masifnya pemberitaan media dan ini menjadi perhatian, sehingga teman media menginfokan masif dan perhatian masyarakat tinggi," katanya.
Kendati demikian mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto menilai penurunan tersebut merupakan angka dari para pelaku yang tertangkap. Ia menilai angka sesungguhnya yang tidak tertangkap tidak bisa dipastikan.
"Ketika dari Kemendagri 2004 ke sini (tahun ini) mengurang, saya pribadi mengatakan itu jumlah yang ditangkap. Sementara yang tidak ditangkap? Kita gak tau," pungkasnya.
- Penulis :
- Adryan N
