Pantau.com - Daftar kepala daerah yang terjerat korupsi terus bertambah. Setelah Kabupaten Bekasi, teranyar Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) menggelar opeasi tangkap tangan di Cirebon melibatkan kepala daerah yang diduga melakukan praktek jual beli jabatan.
Direktur eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan dua wilayah ini diketahui juga memiliki anggaran yang cukup tinggi.
Baca juga: KPK: OTT DPRD Kalteng Terkait Suap Perkebunan dan Lingkungan Hidup
"Searah dengan APBD yang besar di Bekasi kita ketahui mencapai Rp5 triliun, Cirebon Rp3,2 triliun," ujarnya dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).
Selain itu dua wilayah ini diketahui meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan BPK. Menurutnya ini membuktikan bahwa administrasi dilakukan namun tata kelola belanja terdapat masalah.
"Cirebon ini 3 tahun berturut-turut, Bekasi 5 tahun berturut-turut dapat opini WTP, ini menunjukkan dalam admistrasi keuangan rapi tapi kemudian di balik itu kualitas belanja tata kelola bermasalah," ungkapnya.
Baca juga: Pekan Depan, KPK Panggil James Riady Jadi Saksi Suap Meikarta
Pihaknya menambahkan, sebelum pembangunan beberapa proyek besar oleh swasta di Bekasi wilayah-wilayah pembangunan dinilai merupakan daerah mati. Padahal menurutnya, anggaran daerah cukup besar.
"Sebelah Meikarta kalau tidak ada pengembangan swasta ini seperti daerah mati, pemerintah tidak membangun apapun, jadi uang besar itu ke mana. Juga Cirebon kabupaten. Dikalahkan Kuningan pembangunannya, ini ironi daerah kaya, potensi segala di sana, tapi tata kelola sulit mewujudkan sesuai kepentingan rakyat," pungkasnya.
- Penulis :
- Adryan N
