Forgot Password Register

Kemenkeu, Kejaksaan dan KPK Tandatangni MoU Soal Lelang Barang Sitaan

Kemenkeu, Kejaksaan Agung dan KPK tandatangani MoU. (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika) Kemenkeu, Kejaksaan Agung dan KPK tandatangani MoU. (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Kementerian Keuangan Repubik lndonesia (Kemenkeu) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan Republik lndonesia (Kejaksaan) dan Nota Kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK).

Nota Kesepakatan antara Kemenkeu dan Kejaksaan meliputi koordinasi dalam pelaksanaan lelang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani lndrawati dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Satu langkah lagi usaha perbaikan kita, harapan kita, tujuan kita, untuk kemaslahatan kita. Sekarang ini ada growing demand, peningkatan permintaan dari proses lelang yang efisien, kredibel dan profesional. Ini salah satu solusi menyelesaikan perkara," ujar Sri Mulyani, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Selain itu, nota kesepahaman juga meliputi koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan lelang aset terkait tindak pidana dan aset lainnya yang dilakukan oleh Kejaksaan. Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Serta penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain terhadap pelaksanaan kegiatan lelang. Dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sementara itu Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan, nota kesepahaman ini disebut bertujuan untuk meningkatkan pengembalian kerugian negara melalui pemulihan aset yang dilakukan secara bersama-sama serta memperkuat dan mendukung pelaksanaan lelang Barang Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Barang Gratifikasi serta pengelolaan Barang Gratifikasi dalam penyelesaian tugas dan fungsi.

"Bentuk usaha membangun kerjasama hubungan kerjasama mencari solusi mengatasi berbagai permasalahan yang ada," ujar Prasetyo dalam sambutannya.

Hal tersebut sesuai degan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/20_18 tentang Lelang Benda Sita Eksekusi atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Permohonan Kejaksaan Republik Indonesia.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More