Ketua DPR Yakin Tak Ada Peran Pemerintah di Balik Pencekalan Habib Rizieq

Pantau.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet menilai tak ada peran pemerintah Indonesia dalam urusan pencekalan pentolan FPI Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi. Ia justru mempertanyakan tudingan yang menyebut bahwa dalang di balik intimidasi itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

"Karena yang memberikan informasi adalah pihak Arab Saudi sendiri yang sepihak menyatakan melarang. Jadi bukan keputusan pemerintahan Indonesia yang melarang. Jadi salahnya di mana?," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Baca juga: Habib Rizieq Dilarang ke Malaysia, GNPF-U dan FPI Ngadu ke Fadli Zon

Politikus Partai Golkar itu mengaku meragukan informasi yang menyebut pentolan FPI itu mendapatkan perlakuan intimidasi dari pihak Arab Saudi.

"Kalau ada informasi sepeti itu justru saya ragu," ungkapnya.

Kendati begitu, Bamsoet mengungkapkan, sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warganya yang berada di dalam maupun luar negeri. Sehingga ia meminta otoritas Arab Saudi untuk memberikan klarifikasi. 

"Perlu dipastikan yang statement daripada duta besar Arab Saudi dan harus dipertanggung jawabkan. Karena itu bukan pihak Indonesia yang melakukan itu," pungkasnya. 

Baca juga: Mengaku Ikhlas, GNPF Tegaskan Takkan 'Mengemis' Jabatan ke Prabowo-Sandiaga

Sekadar informasi, sebelumnya Front Pembela Islam (FPI) dan GNPF-Ulama menyambangi DPR RI guna menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk berkonsultasi. Konsultasi itu sendiri membahas terkait intimidasi yang dituding dilakukan petugas Imigrasi Arab Saudi terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Tim advokasi GNPF-Ulama Nasrulloh Nasution mengungkapkan, diskriminasi imigrasi Arab Saudi terhadap Rizieq terjadi saat Rizieq akan mengurus visa untuk terbang ke Malaysia guna menyelesaikan disertasinya.

Dengan adanya kejadian itu pihaknya menduga ada pihak-pihak yang sengaja mempermainkan kejadian terhadap imam besar FPI itu. Untuk itu lah ia dan rombongan datang ke DPR RI untuk meminta pimpinan DPR memanggil pihak Kemenlu maupun Polri serta BIN untuk diminta penjelasan.