Koalisi Indonesia Adil Makmur Minta Bawaslu Awasi DPT Pemilu 2019

Pantau.com - Usai melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU RI, para sekretaris jenderal Partai Polilitk Koalisi Adil Makmur pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno langsung menindaklanjuti temuannya ke Bawaslu RI.

Mereka meminta Bawaslu awasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019.

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan peran Bawaslu sangat penting untuk mengawasi proses perbaikan data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Sekjen Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur Sambangi Kantor KPU

Hinca menekankan, koalisinya melakukan hal tersebut tidak lain agar Pemilu 2019 nanti berjalan dengan bersih, jujur dan adil. Pasalnya, pemilu akan menentukan siapa wakil rakyat dan Presiden yang akan membawa Indonesia lima tahun ke depan.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 agar kemudian duduk bersama membahas terkait permasalahan DPT tersebut.

"Hal yang paling utama adalah bagaimana agar pemilu ini terutama pemilu semuanya merasakan nyaman riang dan gembira, terutama juga terakhir kali tentang 31 juta DPT yang diajukukan oleh Kemendagri lewat Disdukcapil. Ujung dari semua itu, agar semuanya enak terlegitmasi baik KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun parpol peserta pemilu duduk bersama," ujar Hinca di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 10 Desember 2018.

Sementara, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, pihaknya tidak ingin Pemilu 2019  menimbulkan kecurangan yang membuat hasilnya banyak menimbulkan kekecewaan masyarakat. Untuk itu ia dan tim meminta semua parpol juga mengkritisi.

Baca juga: Politisi PDIP Sebut DPT Ganda Bentuk Manuver Politik Kubu Prabowo-Sandi 

"Agar kita semua merasa aman, nyaman, tenang mempraktikkan sistem demokrasi kita yang menang kita hormati yang kalah juga menghormati yang menang," kata Priyo.

Priyo menegaskan, terkait 31 juta data penduduk yang belum masuk DPT adalah jumlah yang sangat serius. Untuk itu, koalisinya mendorong agar KPU juga serius untuk memasukkan jumlah tersebut ke dalam DPT selama perbaikan ini.

"Kenapa hal ini penting, karena 31 juta yang disodorkan Kemendagri ini mengagetkan kita semua kami ingin memastikan bahwa penetapan DPT nanti yg kemungkinan akan dijadwalkan pada 16 Desember itu tidak membuka pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu," pungkasnya.