Pantau.com - Ketua Komisi II di DPR RI Zainudin Amali mendukung penuh terkait rencana pemindahan ibu kota ke daerah lain. Menurutnya, sudah saatnya pusat bisnis dipisahkan dengan pusat pemerintahan.
"Saya pribadi sudah dari tahun 2017-2018 begitu ada wacana dari presiden untuk menghidupkan kembali rencana pemindahan ibu kota saya mendukung. Karena memang kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara, sebagai pusat bisnis itu sekarang ini sudah tidak memadai, tingkat kemacetan, kebutuhan akan hunian dan sebagainya," ujar Amali saat dihubungi, Selasa (30/4/2019).
Baca juga: Ini 3 Wilayah yang Pernah Jadi Calon Ibu Kota Pengganti Jakarta
Menurutnya Indonesia sudah harus belajar dari negara lain yang sudah berani memisahkan antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnis. Ia memberikan contoh seperti negara Malaysia dan Australia.
"Tetangga kita yang paling dekat saja. Malaysia pemerintahannya di Putra Jaya kemudian bisnisnya di Kuala Lumpur. Brazil juga begitu, Australia juga gitu, Australia pusat di Sydney bisnis kemudian pemerintahannya di tempat lain. Saya kira ini harus ada keberanian memulai," ungkapnya.
Akan tetapi, Amali mewanti-wanti pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota ini. Menurutnya soal pemindahan ini harus ada perencanaan yang betul-betul matang ke depannya.
"Jadi jangan kita hanya sekadar memindahkan, tapi perencanaan tata ruang dan sebagainya tak kita persiapkan untuk puluhan tahun ke depan, jadi saya kira perencanaan-perencanaan itu dan itu ada di Bappenas. Studinya silakan dimulai, kita berencana untuk itu segera accept, saya yakini saya percaya Pak Jokowi akan merealisasikan rencana itu apalagi sudah dibuka lagi, studi-studinya seperti apa, tentu akan dimintakan persetujuan dengan DPR," tuturnya.
Baca juga: JK Soal Pindah Ibu Kota Negara: Syaratnya Berat, Milihnya Tak Mudah
Lebih lanjut, terkait rencana pemindahan ini tergantung kepada terpilih atau tidaknya Jokowi kembali menjadi presiden di periode selanjutnya."Nanti apakah sampai selesai periode keduanya bisa terlaksana, itu kita lihat perkembangannya.
Tapi pemerintahan Pak Jokowi perencanaannya harus sudah lebih maju lagi. Kalau kemarin masih wacana," tandasnya.
- Penulis :
- Adryan N
