Pantau - Sudah tiga tahun berlalu sejak Papua Pegunungan resmi menjadi daerah otonomi baru (DOB). Di tengah harapan besar rakyat, Komisi II DPR RI turun langsung ke lapangan untuk memantau dan mengevaluasi progres pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi janji utama.
Mereka meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Distrik Hubikosi, Jayawijaya, tempat di mana gedung-gedung pemerintahan baru sedang direncanakan.
“Kami datang untuk meninjau langsung dan mengevaluasi pelaksanaan DOB Papua Pegunungan di tahun ketiganya. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi agar pembangunan dapat dipercepat dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi,” kata Giri Ramanda, Ketua Tim Kunker sekaligus Anggota Komisi II.
Dalam suasana rapat yang melibatkan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo, serta para bupati dan pimpinan DPRD, aspirasi masyarakat jadi fokus utama. Giri menegaskan, DPR akan memastikan janji UU Nomor 16 Tahun 2022 terkait pembentukan provinsi ini diwujudkan dengan nyata.
“Peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pengangkatan harkat Orang Asli Papua (OAP) harus terwujud,” ujarnya serius.
Ribka Haluk menambahkan bahwa pemerintah pusat tidak hanya hadir sebagai pengawas, tapi juga sebagai mitra yang akan terus mendukung percepatan pembangunan perkantoran dan fasilitas pemerintah di Papua Pegunungan.
Dedi Tabo, Gubernur setempat, menyampaikan perubahan strategi, termasuk pemindahan lokasi KIPP ke Gunung Susu. Lokasi ini dianggap lebih aman dan strategis dibanding sebelumnya.
“Kami ingin memastikan pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan,” katanya.
Namun, bukan tanpa tantangan. Komisi II DPR mengidentifikasi sejumlah isu seperti perpindahan lokasi pembangunan, realisasi anggaran, penyelesaian tata ruang, dan pengisian ASN minimal 80% dari OAP sesuai UU Otsus.
Semua ini harus diselesaikan agar visi Papua Pegunungan menjadi provinsi maju bisa terwujud. Giri Ramanda mengingatkan agar setiap kendala tidak berlarut.
“Kalaupun terlambat, jangan sampai berlarut. Kita harus kejar, selesaikan, dan temukan solusinya bersama. Tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan jika ada komunikasi dan itikad baik,” tegasnya.
Kunjungan ini menjadi simbol komitmen DPR dan pemerintah pusat untuk menata daerah otonomi baru dengan fokus khusus pada Papua. Dengan semangat baru ini, Papua Pegunungan diharapkan tidak hanya menjadi provinsi ke-37, tapi juga motor pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
