Pantau Flash
Sri Mulyani Klaim Kenaikan Cukai Rokok untuk Sebuah Keseimbangan
Jojo Terhenti di Babak Pertama China Open 2019
Donald Trump Klaim AS Capai Kesepakatan Perdagangan dengan Jepang
Setelah Presiden World Bank, Kali Ini Presiden ADB Mengundurkan Diri
Ledakan Bom Tewaskan 24 Orang Dekat Kampanye Presiden Afghanistan Ashraf

Komisi III DPR Kritisi Polri Soal Investigasi Penyebab Matinya Listrik

Komisi III DPR Kritisi Polri Soal Investigasi Penyebab Matinya Listrik Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Anggota Komisi III di DPR RI Arsul Sani, melemparkan kritik kepada aparat kepolisian yang dinilainya terlalu terburu-buru menyampaikan hasil investigasinya ke publik, terkait terjadinya pemadaman listrik secara total di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya.

Sebelumnya, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengungkapkan, hasil investigasi penyebab terganggunya aliran listrik tersebut karena ada beberapa jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang korsleting karena terkena pohon di daerah Gunungpati Semarang.

"Ya saya malah ingin mengkritisi kesimpulan Mabes Polri yang terlalu cepat. Investigasinya diperdalam dulu, bahwa kesimpulan itu bisa jadi benar," kata Arsul di Komplelks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: PLN Akan Berikan Kompensasi 35 Persen Akibat Listrik Mati

Arsul menilai justru dengan aparat kepolisian menyampaikan hasil investigasi sementara, malah terkesan tidak melakukan penyelidikan secara mendalam.

"Menurut saya terlalu cepat untuk itu. Lebih baik mestinya itu disampaikan jangan sebagai sebuah kepastian, tidak ada, itu kan kepastian,"  tuturnya.

"Misalnya Polri belum menemukan indikasi adanya penyabotasen, sementara yang ditemukan adalah soal pohon yang harusnya dikalahkan, tapi kalau belum apa apa sudah disimpulkan seperti itu kalau ada hal lain jadi seolah-olah Polri kita enggak akurat," sambungnya.

Baca juga: PLN Bisa Berikan Kompensasi Berupa Pemotongan Iuran Listrik

Lebih lanjut, menurut Arsul jika ingin diselidiki harus menunggu terlebih dahulu hasil audit dari PLN.

"Kan persis tipikor untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara harus audit investigatif dulu. Jadi seperti itu, walaupun pemerintahan mengkritisi Polri boleh aja," tandasnya.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: