Forgot Password Register

KPU Tegaskan Dokumen Visi-Misi Capres Tidak Dapat Diubah

KPU Tegaskan Dokumen Visi-Misi Capres Tidak Dapat Diubah Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan dokumen visi-misi capres-cawapres yang diserahkan saat pencalonan tidak dapat diubah saat ini.

"Kita sudah jelaskan bahwa visi-misi itu kan bagian dari dokumen yang diserahkan pada pendaftaran, dan KPU kan dilarang menerima dokumen diluar masa pendaftaran," kata Ketua KPU RI Arief Budiman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Arief mengatakan KPU RI menerima seluruh dokumen pendaftaran pada masa pendaftaran, dan dokumen pendaftaran itu salah satunya adalah visi-misi. Sebelumnya, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengirimkan dokumen visi-misi baru kepada KPU RI.

Baca juga: Pasangan Prabowo-Sandi Ubah Visi Misi, TKN Jokowi-Ma'ruf: Jiplak Program Jokowi-JK

Pengajuan visi-misi dikirimkan kurang lebih hampir sepekan menjelang debat capres-cawapres. Terpisah, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan dokumen visi-misi program bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres.

"Tahapan pencalonan capres-cawapres itu kan sudah berlalu. Ya tentu saja menjadi tidak diperbolehkan (diubah)," ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan sebelumnya KPU sudah memberikan tenggat waktu kepada para pasangan capres-cawapres untuk mengubah atau memperbaiki dokumen visi-misi. Tahapan perbaikan itu kini sudah selesai.

Baca juga: Pengajuan Revisi Visi Misi Ditolak KPU, Kubu Prabowo-Sandi Cuek

Wahyu menekankan selain menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tahap pencalonan, sejauh ini KPU RI juga telah mempublikasikan visi-misi kedua kandidat melalui website serta alat peraga sosialisasi yang lain kepada masyarakat luas untuk diketahui. "Dokumennya sudah tidak bisa diubah," jelasnya.

Wahyu mengatakan setiap pasangan capres-cawapres sudah tidak bisa mengubah dokumen visi-misinya yang telah diserahkan kepada KPU. Namun dalam konteks gagasan-gagasan, ide-ide baru tersebut disampaikan atau dikomunikasikan kepada masyarakat, hal tersebut merupakan hak setiap pasangan.

"Dalam konteks dokumen resmi sudah tidak bisa diubah. Tapi untuk dikomunikasikan kepada masyarakat itu hak pasangan," terangnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More