Pantau Flash
Tekuk Chen Long, Anthony Ginting Tembus Final BWF World Tour Finals 2019
Industri Fintech Lending Diharapkan Makin Sehat Tahun Depan
Menteri Pendidikan Malaysia Apresiasi Langkah Nadiem yang Hapus UN
191.807 Personel TNI-Polri Dikerahkan dalam Operasi Lilin 2019
LIPI: Sampah Menumpuk Akibat Perilaku Masyarakat

Ma'ruf Amin Beberkan Fakta Terkini Soal Ahok Jadi Petinggi di BUMN

Headline
Ma'ruf Amin Beberkan Fakta Terkini Soal Ahok Jadi Petinggi di BUMN Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Kepala Sekretariat Wapres (Kasetwapres) Mohamad Oemar (kiri) dan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi (kanan) memberikan keterangan pers di Istana Wapres Jakarta, Jumat (15/11/2019). (Foto: Antara/Fransiska Ninditya

Pantau.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, belum ada pembahasan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo terkait masuknya nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam bursa seleksi pejabat di badan usaha milik negara (BUMN).

"Belum dibahas di TPA (Tim Penilai Akhir), belum. Saya dengar, informasi yang saya terima, masih diproses. Yang difokuskan di TPA itu tentang pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN," kata Wapres Ma'ruf di Istana Wapres Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Terkait rencana Ahok mengisi posisi direksi atau komisaris di salah satu BUMN, Wapres mengatakan itu menjadi wewenang Presiden Joko Widodo. "Itu nanti kewenangan Presiden yang akan menentukan," tambahnya.

Baca juga: Ahok Jadi Dirut PLN, Yes or No?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan Ahok akan menempati posisi strategis di salah satu BUMN. Namun, kepastian mengenai jabatan dan badan usaha yang akan ditempati Ahok masih dalam proses seleksi oleh Kementerian BUMN.

"Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN. Kita tahu kinerjanya Pak Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/11).

Baca juga: Menerawang Aksi Ahok, Si Calon Bos BUMN Strategis

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pengisian jabatan Ahok akan ditentukan paling lambat awal Desember 2019.

Erick menambahkan sosok kepemimpinan Ahok diperlukan untuk memberikan penyegaran bagi BUMN.

"Tidak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak, untuk mempercepat hal-hal yang sesuai arahan," kata Erick.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Ekonomi

Berita Terkait: