Pantau.com - Parlemen Irak telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan pemerintah untuk mengusir pasukan asing dari negara itu usai ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) meningkat menyusul dengan tewasya komandan militer Iran Qassem Soleimani pemimpin kelompok bersenjata Irak dalam serangan AS di Baghdad.
Dilansir Al Jazeera, Senin (6/1/2020), dalam sidang parlemen luar biasa pada Minggu waktu setempat, parlemen meminta pemerintah untuk mengakhiri semua kehadiran pasukan asing di Irak, dan untuk membatalkan permintaan bantuan dari koalisi pimpinan AS yang telah bekerja dengan Baghdad untuk memerangi Negara Islam Irak dan Levant atau ISIL.
"Pemerintah berkomitmen untuk mencabut permintaan bantuan dari koalisi internasional yang memerangi Negara Islam karena berakhirnya operasi militer di Irak dan pencapaian kemenangan," demikian bunyi resolusi tersebut. "Pemerintah Irak harus bekerja untuk mengakhiri keberadaan pasukan asing di tanah Irak dan melarang mereka menggunakan tanah, wilayah udara atau air dengan alasan apa pun."
Baca juga: Parlemen Irak Lakukan Sidang untuk Usir Pasukan AS
Bagaimanapun resolusi parlemen tidak seperti undang-undang, tidak mengikat dan langkah ini akan membutuhkan undang-undang baru untuk membatalkan perjanjian yang sudah ada. "Terlepas dari kesulitan internal dan eksternal yang mungkin kita hadapi, itu tetap yang terbaik untuk Irak pada prinsip dan secara praktis," kata Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi dalam pidato di depan parlemen sebelum pemungutan suara. Ia juga meminta parlemen untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing.
"Irak memiliki dua opsi", katanya, seraya menambahkan bahwa negara itu dapat segera mengakhiri kehadiran pasukan asing di Irak atau mempertimbangkan kembali rancangan resolusi yang mengikat kehadiran AS untuk melatih pasukan keamanan Irak dalam perang melawan ISIL.
Abdul Mahdi mengatakan bahwa penurunan ISIL, yang dinyatakan Baghdad sebagai kemenangan pada Desember 2017, mengakhiri alasan utama kehadiran pasukan AS di negara itu. "Adalah kepentingan Irak dan AS untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing di negara itu," katanya.
Baca juga: Ancaman Trump untuk Iran jika Balas Dendam Usai Kematian Soleimani
Sekitar 5.000 tentara AS tetap berada di Irak, sebagian besar dari mereka dalam kapasitas penasehat. Tentara AS berperang bersama Hashd al-Shaabi (Pasukan Mobilisasi Populer atau PMF) yang didukung Iran selama 2014-2017 melawan kelompok Negara Islam.
Analis yang bermarkas di Baghdad, Tareq Harb mengatakan kepada Al Jazeera bahwa seruan Abdul Mahdi untuk mengusir pasukan AS di Irak adalah untuk mengantisipasi reaksi dari kelompok-kelompok yang sebagian besar pro-Iran yang menuntut langkah seperti itu.
"Abdul Mahdi tidak punya pilihan selain mengambil sikap keras terhadap kehadiran pasukan AS di Irak," kata Harb kepada Al Jazeera. "Dia lihai dalam mengambil posisi ini dan menyerahkan keputusannya ke parlemen."
- Penulis :
- Kontributor NPW
